Wisatawan sedang menikmati liburan di Pantai Canggu, Badung, Bali. (BP/wan)

Bali perlu perlakuan khusus. Setidaknya pemikiran ini sudah lama mencuat dan menjadi perdebatan. Entah berapa kali diskusi, seminar, dan perjuangan telah dilakukan, namun Bali tetap saja menjadi “manis.”

Anak yang diam ketika dimanja dan tak banyak protes ketika disanjung. Bali pun sangat kenyang dengan janji dan pujian sebagai destinasi pariwisata terbaik dan pulau yang aman dan nyaman. Itulah Bali, dipuja banyak orang dan menjadi pilihan para pelancong, namun kepedulian menjaga Bali nyaris tak nyata.

Bali minim perhatian ketika kita terlalu banyak diam dan tak menuntut apa pun. Bali pun dianggap anak manis yang tak terlalu banyak tuntutan kepada “bapaknya” di Jakarta. Dan karena tak banyak riak dan tuntutan, kepedulian pun nyaris landai.

Tak ada yang ingin merangkul dan memberikan perhatian lebih. Padahal, Bali si anak manis sebagai bagian dari NKRI memiliki posisi yang sangat strategis dan terbiasa menjadi tolok ukur keamanan dan stabilitas nasional.  Ketika si anak manis menangis, mungkin semua pihak akan merasa peduli dan memperhatikannya.

Namun, ketika tangis reda, orang berlomba mengeksploitasinya untuk tujuan yng sama. Tujuan mungkin hanya satu mendatangkan uang sebanyak-banyaknya. Terkadang mereka tak peduli, apakah si anak manis tersakiti bahkan teraniaya.

Mungkin, dalam sebulan terakhir ini ada dua  masalah serius yang disuarakan dari Bali. Mulai dari Bali dijual murah hingga masuknya saber pungli ke ranah desa pakraman. Menyadari hal ini banyak tokoh Bali berteriak. Mereka menuntut hak-hak Bali kepada pusat.

Namun, hingga kini respons pusat belumlah jelas. Tak ada komentar pasti tentang tuntutan krama Bali yang diakomodasi media massa. Yang pasti, si anak manis pun tetap melakukan “tugasnya” sebagai  bagian NKRI untuk menjaga stabilitas dan menjadi pintu masuk bagi jutaan turis menuju Indonesia. Sejatinya, dalam urusan ini beban Bali berat.

Setidaknya, berat dari sisi tata ruang, berat dari sisi ketersediaan bahan pangan, dan berat juga dari beban sosial ekonomi. Namun, itu hanyalah masalah yang hanya tuntas dibicarakan di meja diskusi dan seminar.

Baca juga:  Lebih Baik Otoritas Khusus Dibandingkan Pungutan 10 Dolar AS

Tak ada langkah nyata menyelamatkan Bali. Tentu, syukur pula bisa kita katakan ketika Gubernur Bali Wayan Koster memastikan reklamasi tidak jalan. “Tidak jadi itu barang.” Demikian kepastian Gubernur meyakinkan krama Bali.

Terlepas dari hal ini,  tuntutan agar Bali perlu diberikan otoritas khusus dalam hal pengelolaan pariwisata juga mencuat. Selama ini, pariwisata Bali terkesan dieksploitasi pusat. Bagaimana tidak, pariwisata dengan cepat mampu mengangkat perekonomian, mendatangkan devisa, mengurangi pengangguran hanya memosisikan Bali sebagai  objek investasi.

Tak banyak yang bisa dinikmati. Di sisi lain, investor terkesan mengeksploitasi Bali dengan dalih perekonomian dan peluang kerja Indonesia.

Usulan untuk mendapatkan otoritas khusus pengelolaan pariwisata kini entah kemana? Siapa yang menindaklanjuti juga tak jelas. Suara dari elite di Bali juga tak nyaring terdengar.

Mudah-mudahan mereka punya kepedulian yang sama untuk menjaga Bali, si anak manis yang kini nyata-nyata perlu perlakuan khusus. Salah satunya adalah menjadikan Bali daerah istimewa atau daerah yang memiliki hak-hak khusus. Ini baru sebatas wacana yang tentu perlu kajian.

Undang-undang khusus tentang Bali tentu bisa dirumuskan. Pada era baru Bali ini, krama Bali berharap ada terobosan nyata. Jangan sampai waktu era baru habis hanya untuk mengelola kepentingan politis, tanpa kerja yang menumental bagi Bali. Era baru Bali semestinya menjadikan Bali punya fondasi yang kuat yang tetap mencirikan identitas Bali dan jati diri Bali.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah menyatukan   komitmen seluruh stakeholder yang ada di wilayah. Sehingga eksekutif, legislatif yang merupakan perwakilan dari Bali ini bisa memperjuangkannya di pusat. Ini menjadi penting dijadikan tuntutan agar pemimpin pusat memiliki keberpihakan yang jelas terhadap Bali.

Terlebih kini, potensi intervensi terhadap desa pakraman menguat. Untuk itulah harus ada kesamaan persepsi dalam menjaga Bali, baik dalam penerapan kebijakan pusat termasuk dalam mengayomi desa pakraman. Ingat desa pakraman adalah napasnya Bali, jika ini sampai tersakiti tentu efeknya juga akan fatal. Mari jaga Bali dan mari peduli dengan nasib Bali. Jangan terus-menerus menjadi penikmat Bali.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.