Gedung kantor eks ketahanan pangan kini difungsikan sebagai kantor BPBD Tabanan.(BP/bit)
TABANAN, BALIPOST.com – Beban tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah cukup berat. Namun, hal itu tidak disertai dukungan dana maupun sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kinerjanya.

Kondisi tersebut dialami BPBD Kabupaten Tabanan. Selain tidak memiliki gedung tetap, sarana prasarana yang dimiliki BPBD juga masih minim. Bahkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp 177 juta di tahun 2017 sudah habis.

Menurut Ketua BPBD Tabanan, Gusti Ngurah Made Sucipta, anggaran 2017 lebih banyak digunakan untuk pembayaran sewa alat berat dan truk untuk melakukan normalisasi tiga sungai di wilayah kembang merta, Baturiti, yang tersapu banjir bandang. Disamping itu, juga untuk konsumsi petugas dan bahan bakar, katanya Senin (6/3).

Terkait kekurangan anggaran untuk biaya sewa alat berat dan sewa truk serta antisipasi bencana lainnya, pihaknya telah mengajukan anggaran di APBD perubahan sebesar Rp 500 juta.

Dana itu juga untuk menutupi biaya sewa alat berat yang belum dibayar serta antisipasi bencana lainnya. “Tambahan usulan kami ajukan di perubahan karena dana sebelumnya sudah habis mengingat ada pekerjaan yang belum selesai,” ucapnya.
Sucipta mengakui, sudah kerap mengajukan usulan, namun memang karena keterbatasan anggaran daerah serta skala prioritas sampai saat ini belum disetujui dalam pemenuhan minimnya sarana dan prasarana.
Termasuk dalam hal bangunan kantor yang representatif, Sucipta mengatakan pihaknya sudah membuat DED di tahun 2016 untuk bangunan BPBD. Rencananya bangunan BPBD akan dibangun di lahan sebelah timur kantor kepala desa Delod Peken seluas 1,9 are. “Kurang lebih Rp 5 miliar dengan lantai tiga, semoga bisa segera terealisasi,” katanya.
Sementara Kepala Bappeda Tabanan IB Wiratmaja mengatakan untuk pengajuan DED dari sejumlah OPD tahun ini memang belum bisa terlaksana. Tahun 2016, pemerintah kabupaten Tabanan masih menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan dan program hotmix. “Setidaknya ada tiga OPD yang DED fokus di 2018 yakni dinas perijinan, dinas pemberdayaan desa dan BPBD,” ujarnya.

Sebelumnya, pasca dihidupkannya kembali Perusahaan Daerah Darma Santika (PPDS), yang diawali dengan pelantikan tiga direksi oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, awal bulan Maret, berimbas pada operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan.

Gedung PDDS yang ditempati BPBD kini kembali diambil alih. Akibatnya, seluruh operasional BPBD dipindah ke eks gedung ketahanan pangan yang berlokasi di jalan Gatot Subroto, desa banjar Anyar, kecamatan Kediri. (puspawati/balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.