DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, budaya, politik dan praktisi di Bali berkumpul forum “Menjaga Bali” di Denpasar, Kamis (20/8). Forum tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi Bali sekaligus merumuskan pemikiran untuk menjaga keberlanjutan alam, manusia, budaya dan tatanan kehidupan Bali di tengah perubahan zaman.
Ketua Semeton Ksatria Pancasila Provinsi Bali, Gede Oka, mengatakan kehadiran berbagai tokoh dalam forum tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap Bali. Menurutnya, masyarakat Bali perlu ikut menyikapi berbagai isu yang berkembang, termasuk munculnya anggapan yang menyebut Bali sebagai daerah rasis.
Ia menilai label tersebut tidak tepat untuk menggambarkan masyarakat Bali secara keseluruhan. “Bali ini sangat toleransi. Jangankan saudara-saudara kita sebangsa dan senegara, bangsa asing yang datang ke Bali pun kami welcome, kami terbuka,” kata Gede Oka.
Ia menegaskan, forum tersebut salah satunya menjadi wadah untuk meluruskan pandangan yang dinilai kurang tepat mengenai Bali sekaligus menyampaikan sikap masyarakat yang tetap menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gede Oka juga menyinggung pentingnya membedakan antara tindakan individu atau oknum dengan sikap masyarakat Bali secara keseluruhan. Menurutnya, masyarakat yang hidup dan mencari kehidupan di Bali serta memiliki kepedulian untuk menjaga Bali dapat ditempatkan sebagai bagian dari semeton Bali.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan konsep kehidupan sosial dalam desa adat yang mengenal unsur krama uwed, krama tamiu dan tamiu, di samping masyarakat yang menjadi bagian dari krama adat.
“Siapapun yang tinggal di Bali, mencari kehidupan di Bali dan ikut menjaga Bali, peduli terhadap Bali, juga termasuk semeton Bali,” ujarnya.
Gede Oka menegaskan bahwa masyarakat Bali terbuka terhadap siapa pun yang datang, selama memiliki kepedulian dan ikut menjaga Bali.
“Kami welcome dengan siapapun yang datang ke Bali dan peduli terhadap Bali,” katanya.
Ia berharap semangat tersebut tetap menjadi bagian dari upaya bersama menjaga Bali agar berkembang tanpa kehilangan jati diri, sekaligus tetap berada dalam bingkai NKRI.
Sementara itu, tokoh masyarakat, Anak Agung Kartika mengatakan forum ini digelar karena persoalan Bali yang semakin kompleks. Menurutnya, upaya menjaga Bali tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan, tetapi juga menyangkut manusia Bali serta keberadaan budaya dan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
“Bagaimana menjaga Bali, bagaimana menjaga manusia Bali, bagaimana menjaga alam Bali, termasuk bagaimana menjaga dresta Bali. Itu yang kita diskusikan,” ujar Agung Kartika.
Ia menjelaskan, forum tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari tokoh politik, tokoh budaya, tokoh adat hingga praktisi. Mereka diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai arah Bali ke depan, termasuk menghadapi perubahan sosial, perkembangan zaman dan tantangan pembangunan.
Agung Kartika menegaskan, pembahasan mengenai masa depan Bali tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kerangka dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Itu harga mati,” tegasnya.
Hasil diskusi, kata dia, nantinya akan disampaikan kepada pemerintah, wakil rakyat di DPR, maupun masyarakat luas. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada satu kali pertemuan, tetapi dapat berlanjut menjadi ruang komunikasi untuk membahas persoalan Bali secara lebih mendalam.
“Kita tidak mau Bali menjadi sebuah bagian yang dicabik-cabik dengan kepentingan. Tetap bagaimana menjaga fondasi yang tadi,” katanya.
Menurutnya, banyak persoalan yang perlu dievaluasi dalam perjalanan pembangunan Bali. Salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan arah pembangunan.
Ia menilai perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perubahan tersebut harus tetap memperhatikan akar budaya dan kondisi alam Bali. (Ketut Winata/balipost)
