JAKARTA, BALIPOST.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan warga terdampak bencana tsunami di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) ditangani secara cepat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (1/4).
Dalam keterangannya, Teddy mengatakan Presiden sejak pagi hari telah menerima laporan awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kondisi di sejumlah daerah terdampak, terutama Kota Bitung, Kota Ternate serta Pulau Batang Dua.
“Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta Pulau Batang Dua,” ujar Teddy.
Menurut Teddy, pemerintah pusat segera mengerahkan unsur tanggap darurat setelah laporan diterima. Tim reaksi cepat BNPB daerah bersama aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan serta evakuasi warga di lokasi terdampak.
Kepala BNPB Suharyanto juga telah mengimbau masyarakat agar sementara waktu tidak kembali beraktivitas di bangunan yang terdampak hingga dinyatakan aman.
Teddy menyampaikan melalui Kepala BNPB, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh aparat dan tim penanggulangan bencana mempercepat proses evakuasi serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
Pada hari yang sama, Kepala BNPB dijadwalkan tiba di Sulawesi Utara untuk memimpin langsung koordinasi penanganan darurat. Sementara, tim lainnya telah bergerak menuju Maluku Utara guna memperkuat respons di wilayah terdampak.
“Hari ini Kepala BNPB tiba di Sulawesi Utara dan Tim lainnya tiba di Maluku Utara,” kata Teddy.
Pemerintah pusat juga telah menjalin komunikasi intensif dengan kepala daerah setempat, termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling guna memastikan koordinasi penanganan berjalan terpadu antara pusat dan daerah. (kmb/balipost)
