DENPASAR, BALIPOST.com – Sebagai pemenang di delapan kota/kabupeten di Bali, Ketua Bidang Ideologi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bali sangat solid dan kompak.
Selain itu sampai saat ini Bali masih mendapatkan julukan Kandang Banteng. Meski demikian, PDIP tidak boleh lengah dan meremehkan lawan politik.
Djarot Saiful mengatakan dari laporan yang ia terima bahwa semua ketua DPRD di Bali adalah kader PDIP, Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar serta tujuh bupati.
“Apakah cukup puas? Belum. Apakah jamin Bali kedepan menang lagi? Apakah bisa tepuk dada untuk kerja-kerja kemarin membuat kita lengah dan tidak waspada? Meremehkan lawan politik, tidak solid karena saling bertikai dari dalam karena merasa kuat,” ucapnya, Sabtu (18/10) di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar.
Menurutnya Bali sampai sekarang masih menyandang status Kandang Banteng yang sulit dikalahkan. Hal ini menjadi bagian jadi intropeksi. Ternyata dari semua kemenangan itu, perolehan kursi DPRD menurun. Ada dua kabupaten yang kursinya turun.
“Ibu Ketua Umum (DPP PDIP) koreksi kenapa kita bisa turun dan kalah di Karangasem? Momentum kegiatan ini (konfercab dan konferda) merupakan wadah evaluasi,” tegas Djarot Saiful.
Sebelumnya, Djarot Saiful menyampaikan Ketua Umum DPP PDIP, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Hasto Kristiyanto menitip pesan supaya benar-benar diperhatikan dan jaga lingkungan Bali.
“Kemarin Bali dapat musibah September kelabu. Banjir bandang sapu Bali. Apakah yang salah alam atau hujan lebat? Yang salah adalah kita, dimana tidak perhatian dangan alam. Salah kita kebanyakan nafsu serakah, dengan alih fungsi lahan. Kita tidak memperhatikan kearifan alam sehingga diberi peringatan keras,” ujar Djarot Saiful.
Oleh karena itu, dalam momen Konfercab dan Konferda DPD PDIP Bali agar dirancang tentang politik lingkungan, persampahan, tata ruang dan lainnya.
“Kepala daerah harus disiplin menjaga alam kita. Tidak boleh alih fungsi lahan subur jadi perkantoran, hotel, vila dan lainnya. Ini untuk pertahanan kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan dan keindahan alam Bali,” ungkapnya. (Kerta Negara/balipost)
