DENPASAR, BALIPOST.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali menyebutkan, Pengelolaan APBN Regional Bali sampai dengan 31 Mei 2025 mencatatkan pendapatan negara di Provinsi Bali sebesar Rp8,6 triliun atau terealiasasi 36,97 persen dari target tahun 2025. Dari angka itu belanja bansos tertinggi sementara dan dana transfer ke daerah mengalami penurunan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Bali, Ende Johana Surya di Denpasar, Selasa (24/6) menyampaikan, dari sisi belanja mencapai Rp8,02 triliun atau turun 11,57 persen year on year (yoy), sehingga dari belanja ini terjadi surplus APBN di Bali Rp615,80 miliar atau naik 162,65% jika dibandingkan posisi 31 Mei tahun 2024.
Dari sisi belanja negara, kata Ende, untuk belanja pemerintah pusat dapat disampaikan terbesar realisasinya adalah dari sisi belanja bansos yang mencapai 52,10 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi ada di belanja pegawai atau satu-satunya yang mampu tumbuh di Mei 2025. Di belanja modal mengalami kontraksi yang cukup dalam di 81,35%.
Ia mengatakan belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta THR ASN/TNI/Polri. Peningkatan nilai realisasi secara yoy diakibatkan adanya tambahan personel pada satker lingkup Polri dan Kemenhan. Selanjutnya belanja barang menjaga efektivitas pelayanan yang tersalurkan untuk Kemenkes (024) Rp347,37 miliar.
Itu antara lain untuk Pengesahan SP3B BLU Belanja Barang Bulan Januari-Mei 2025 Satker RSUP Ngoerah. Kemudian, Polri (060) Rp167,25 miliar untuk pengesahan SP3B BLU Belanja Barang Bulan Januari-Mei 2025 Satker Rumkit Bhayangkara Denpasar.
Kemudian belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pendidikan dan Pertahanan dan Keamanan Kemenhan (012) Rp13,14 miliar untuk pembayaran Belanja Modal Pembangunan Rumdis Yonarmed 20/BY. Dari Kemenag (025) Rp11,89 miliar untuk Pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Kampus Kresna dan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Kampus Menjangan.
Sementara belanja bansos digunakan untuk mendukung pendidikan di Kemenag Rp10,28 miliar untuk penyaluran bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MTs/MIN/MAN. Dari Kemensos Rp48 juta untuk bantuan alat disabilitas.
Ende juga menyampaikan dari sisi belanja transfer ke daerah, 2025 terdapat sedikit penurunan realisasi transfer ke daerah yaitu sebesar 1,22% jika dibandingkan posisi terakhir di bulan Mei tahun 2024, dan di bulan Mei 2025 ini tersalur sebesar Rp4,9 triliun atau 40,57% secara cara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei.
Sementara dari komposisi penyaluran per daerah yang ada di Provinsi Bali, maka terlihat penyaluran tertinggi secara persentase realisasi pagu sampai dengan bulan Mei tercatat ada di Kabupaten Bangli 45,39%, meskipun jika dilihat dari sisi pagu memang paku terbesar masih dipegang oleh Provinsi Bali.
Dari sisi jenis penyaluran TKD untuk dana desa mampu tumbuh di 6,07% atau terelaisasi Rp396,25 miliar, untuk DAK fisik mengalami kontraksi di 5,53 persen atau terealisasi Rp873,95 miliar.
“DAU juga ada kontraksi di 4,77% atau terealiasasi sebesar Rp3,34 triliun. Intensif daerah mengalami kenaikan atau pertumbuhan 121,77 persen jika dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.
DAK Fisik juga mengalami penurunan 91,62 persen yoy dan DBH mengalmai pertumbuhan 94,79 persen yoy. Ia menambahkan, rincian penyaluran dana desa dari pagu Rp290,44 miliar telah disalurkan untuk kegiatan ditentukan, sedang kegiatan yang tidak ditentukan 2025 mencapai Rp105,82 miliar
“Dana desa disalurkan dua tahap. Di tahap 1 sudah tersalur seluruh desa di 636 desa di seluruh provinsi Bali dan untuk tahap 2 baru disalurkan pada dua desa (satu desa di Kabupaten Bangli dan satu desa di Kabupaten Klungkung),” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, kondisi ekonomi Bali hingga 31 Mei tumbuh 5,52 persen yoy, pendapat regional bruto tercatat di Rp75,47 triliun dan berdasarkan harga berlaku Rp41,91 triliun. Bila dibandingkan dengan kuartal IV/2024 terlihat ada kenaikan, dari 5,19 persen di kuartal IV naik menjadi 5,2 persen di kuartal 1 2025.
“Ini menunjukkan sinyal yang cukup positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi Bali,” jelasnya.
Dari sisi neraca perdagangan Bali tercatat mengalami surplus dari ekspor 97,68 juta dollar AS dan impor sebesar 57,68 juta dollar AS sehingga terdapat surplus perdagangan sebesar 40,27 juta dolar AS. (Suardika/bisnisbali)
