DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerataan investasi khususnya di luar kawasan Bali bagian selatan agar mendatangkan kesejahteraan yang merata dan inklusif.
“Potensi di luar Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) belum tergarap optimal,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta di sela Pameran Bisnis dan UMKM Bali Jagadhita 2025 di Denpasar, Bali, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (2/6).
Menurut dia, pemerataan investasi dan pengembangan destinasi wisata baru mutlak diperlukan agar manfaat pembangunan lebih luas dirasakan masyarakat.
Ia menyebutkan sekitar 87 persen investasi terkonsentrasi di Bali selatan yang mencakup wilayah Sarbagita tersebut dan dominan investasi itu berkutat di sektor tersier.
Pasalnya, lanjut dia, sebanyak 70 persen dari aktivitas pariwisata di Bali terpusat di Sarbagita.
Akibatnya, kata dia, konsentrasi di Bali selatan itu membawa dampak kepada kualitas kunjungan wisatawan yang terlihat dari menurunnya ekspektasi eksklusifitas destinasi karena kepadatan pengunjung.
Di sisi lain, sektor perdagangan di Bali juga tergantung besar dengan konsumen wisatawan.
“Studi di BI menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara penjualan eceran dan jumlah wisatawan. Akses pembiayaan kepada UMKM juga perlu terus didorong mengingat terbatasnya pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan I-2025,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan infrastruktur dasar dan akses layanan publik yang merata di seluruh Pulau Dewata.
Harapannya akses infrastruktur antarkabupaten/kota di Bali meningkat termasuk menekan kemacetan di beberapa titik di Denpasar dan Badung.
Caranya, kata dia, dengan berbagi beban yakni membagi pajak hotel dan restoran (PHR) di Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar sebesar 10 persen dikontribusikan untuk pembangunan infrastruktur bersama Pemprov Bali untuk di Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.
Kontribusi PHR itu menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus (BKK).
Rencananya, ia menjelaskan, dibangun jalan bawah tanah atau underpass yakni masing-masing satu proyek dilaksanakan oleh Pemprov Bali dan Kabupaten Badung, serta dua proyek oleh Pemerintah Kota Denpasar.
Selain itu, jalan lintas kabupaten dilakukan bersama dengan berbagi beban APBN dan APBD.
“Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa dukungan infrastruktur yang kuat. Makanya infrastruktur harus menjadi program strategis pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Bali pada 2024 mencapai Rp36,5 triliun. Hampir 50 persen capaian investasi itu berada di Kabupaten Badung. (Kmb/Balipost)
