DENPASAR, BALIPOST.com – Wakil Menteri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan stunting menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, intervensi dan pengentasan stunting menjadi hal krusial.
“Stunting masih menjadi perhatian presiden. Kita tidak ingin lagi anak-anak menjadi stunting, untuk itu ibu hamil dan anak balita harus mendapatkan asupan bergizi yang cukup, sehingga kesehatan menjadi lebih baik, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik,” jelas Riza saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan yang diselenggarakan di Bali dengan tema Praktek Baik Implementasi Pengendalian Stunting di Indonesia: Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.
Dalam kegiatan ini dilakukan peluncuran Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa untuk Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Riza dalam hal ini menyampaikan Kementerian Desa berkomitmen dan konsisten akan menyiapkan dana desa untuk pengentasan stunting. “Diharapkan semua perangkat desa memberikan perhatian lebih baik agar penggunaan dana desa dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan stunting serta berbagai penyakit,” jelas Riza dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Ketua Umum Adinkes, M. Subuh mengutarakan percepatan penurunan stunting melalui inovasi, teknologi dan kolaborasi perlu terus dilakukan demi menuju Indonesia unggul. Untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat pondasi kesehatan masyarakat desa, melalui pengendalian penyakit untuk pengentasan stunting.
Saat ini, stunting masih menjadi tantangan besar Indonesia. Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, namun Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5 persen. Angka tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebesar 20 persen.
Ia menjelaskan, sebagai mitra pemerintah, Adinkes ikut mendorong perangkat desa melakukan kontrol terhadap stunting. “Kita terus berinovasi dengan kreativitas dengan menggandeng banyak pihak, pemerintah, organisasi dalam dan luar negeri, masyarakat dan swasta,” jelas Subuh.
Subuh pun menjelaskan pihaknya menggelar Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025 dalam upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan agar Dinas Kesehatan melakukan inovasi dalam mencegahnya. Penghargaan ini terdiri dari tiga kategori, yaitu inovasi pengolahan pangan lokal dan PKMK untuk mengentaskan stunting; penggunaan kolaborasi lintas sektor dan teknologi informasi dalam program penurunan stunting; serta pemberdayaan dan edukasi masyarakat untuk penggunaan ASI serta pelaksanaan rujukan berjenjang.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, mengatakan kehadiran desa-desa peduli kesehatan untuk pecegahan penyakit dan pengentasan stunting perlu terus didorong. “Kami selalu mendorong hadirnya desa peduli kesehatan, yaitu desa yang menempatkan isu kesehatan sebagai arah dan prioritas utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sinergisitas program, sumberdaya dan sumber dana di desa akan memudahkan upaya desa menuju keluarga sehat dan mandiri,” jelas Sumarjaya.
Ia menjelaskan tantangan kesehatan masyarakat desa sangat komplek. Diantaranya akses terbatas ke layanan dasar kesehatan, kurangnya tenaga medis, penyakit menular dan tidak menular serta gizi buruk dan stunting. “Karena itu sosialisasi berbasis kearifan lokal diperlukan, serta dukungan pemberdayaan, kolaborasi dan prioritas penggunaan dana desa dalam penyediaan layanan dasar kesehatan di desa yang sehat, kuat dan sejahtera,” jelas Sumarjaya. (kmb/balipost)
