Viraguna Bagoes Oka. (BP/Dokumen)

Oleh Viraguna Bagoes Oka

Sebagaimana diingatkan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan belakangan ini bahwa Indonesia harus sudah bersiap-siap menghadapi masa suram ekonomi dan dunia usaha tahun 2023 mendatang.

Memang ancaman resesi global multidimensi saat ini telah mulai tampak sebagai pukulan bertubi-tubi akibat pandemi, krisis global, perang ukraina vs Rusia dan inflasi global hingga memicu kenaikan suku bunga tertinggi FED AS 75 basis point (yang belum pernah terjadi dalam era sebelumnya), telah memberikan dampak sangat buruk terhadap perekonomian, dunia usaha, ketimpangan, kemiskinan dan kelaparan yang mengancam semua negara besar di dunia.

Bali yang dalam 6 bulan terakhir pascapandemi dan sedang berusaha untuk bangkit menuju Bali Era Baru masih tetap berada di posisi terbawah dibandingkan 34 propinsi lainnya di Indonesia yaitu dalam 2 triwulan terakhir laju pertumbuhan ekonomi Bali masih tetap stagnan bertengger di kisaran 3,6% dibanding wilayah lain di Indonesia secara agregat sudah berada dikisaran 4,6%. Kehadiran wisatawan manca negara belum bisa pulih normal akibat krisis global.

Baca juga:  Setelah Hadiri KTT OKI, Presiden Jokowi Bertolak ke AS

Puncak krisis dunia diperkirakan awal tahun 2023 dan memukul perekonomian beberapa negara besar dunia seperti Inggris dan negara-negara eropa lainnya.

Dengan demikian, maka  dapat dipastikan kedatangan wisatawan manca negara terutama Ke Bali deprediksi akan merosot tajam pada awal tahun 2023.

Apa yg sebaiknya dan semestinya dilakukan dan upaya apa yang harus dipersiapkan oleh para pengambil keputusan/ pemimpin Bali untuk mengantisipasi atas ancaman yang diperkirakan akan dihadapi secara nyata oleh krama Bali?

Berikut ada beberapa inisiatif dan langkah dasar yang kiranya dapat dilakukan oleh kepemimpinan Bali ke depan dalam mengantisipasi ancaman tahun gelap 2023 antara lain sbb.:

a) Inisiatif konkrit Pemerintah Bali dalam upaya peningkatan produktifitas secara nyata termasuk reorientasi kebijakan di segala bidang oleh pemimpin pemerintah Bali (eksekutif, legislatif dan yudikatif daerah) untuk perduli dan bersinergi total dalam menghadapi krisis global yang terjadi saat ini antara lain dengan meningkatkan efesiensi penggunaan APBD Pemprov Bali (dengan fokus, komitmen, konsistensi terpadu) berikut optimalisasi perilaku dan pola pikir SDM secara  efisien, produktif dan berdaya guna /berhasil guna.

Baca juga:  Prasasti Blanjong sebagai Monumen Keberaksaraan Bali

b) Memanfaatkan seluruh perangkat dan perusahaan pemerintah provinsi/ pemerintah kabupaten/kota secara msksimal untuk bisa berkinerja terpadu yang effektif, effisien dengan sistem target dan governance yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemprov/pemda/kota yang kredibel dan sehat. Contoh : mengoptimalkan kinerja BPD Bali dengan total asset Rp30 T untuk bisa memberikan keuntungan wajar kepada pemprov/pemda/kota misalnya keuntungan wajar minimal Rp1 T/tahun dengan prinsip manajemen berbasis “target, reward and punishment system” termasuk penangguhan pembagian  dividen kepada pemegang saham untuk memberikan ketahanan dan mendukung kinerja BPD Bali sebagai motor penggerak membangun ekonomi Bali (sesuai misi sebagai agent of development Bali) ditengah masa sulit resesi yang sedang terjadi saat ini.

c) Penegakan hukum dan disiplin anggaran adalah kata kunci yang tidak bisa diabaikan dalam menghadapi tekanan anggaran daerah(APBD) sebagai akibat inflasi tinggi yang terjadi saat ini.

Baca juga:  Bukan Gerbong yang Bergerak ke Masa Lalu

d) Tetap mengupayakan utk mendorong  pemerintah pusat agar pemberian perpanjangan relaksasi dan restrukturisasi kredit dunia usaha yang dibiayai perbankan dapat diperpanjang hingga akhir tahun 2023 untuk bisa mempertahankan daya tahan dunia usaha Bali yang sedang terancam gulung tikar akibat kredit macet perbankan yang belakangan ini marak dilakukan eksekusi paksa atas asset asset milik nasabah macet di Bank. Sehingga dengan pemberian fasilitas perpanjangan restrukturisasi/relaksasi para pelaku usaha akan tetap bisa bertahan dalam pengelolaan likuiditas keuangannya di masa sulit resesi saat ini.

e) Iklim dunia usaha dan dunia pariwisata dan non pariwisata harus terus diberikan perhatian yang fokus dan intensif secara terpadu oleh Pemprov/ kabupaten/kota, sehingga iklim usaha pariwisata/non pariwisata Bali kedepannya tetap menarik dan berkualitas sehingag bisa tetap digandrungi oleh wisatawan manca negara/wisatawan domestik yang pada gilirannya akan menarik investor manca negara.

Penulis, Pemerhati dan Pelaku Usaha UMKM

BAGIKAN