Sejumlah warga melintas di dekat monumen G20 yang baru dibangun di Denpasar, Bali, Jumat (2/9/2022). Pembangunan monumen tersebut untuk menyambut Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger." (BP/Antara)

DENPASAR, BALIPOST.com – Selama pandemi, secara bertubi-tubi ekonomi Bali mendapat hantaman telak. Mulai dari sepinya sektor pariwisata, kenaikan harga BBM, inflasi, hingga restrukturisasi yang akan selesai Maret 2023.

Pelaksanaan G20 di Bali juga dininilai tak banyak memberi dampak. Pengusaha Bali mayoritas jadi penonton, karena sedikit yang dilibatkan.

Menjadi tuan rumah pelaksanaan G20, digadang-gadang akan membantu kebangkitan ekonomi Bali. Namun realitanya, kesempatan sebagai tempat pelaksanaan Presidensi G20, justru impactnya tidak dirasakan langsung pelaku usaha di Bali, seperti dikemukakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bali, Made Ariandi, dalam sebuah pertemuan di Sanur beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Hadapi Piala Soeratin U-17, Persibu Buleleng Seleksi Pemain

Ia menyebut kehadiran para delegasi mulai dari side event hingga pertemuan puncak G20 hanya terpusat di kawasan Nusa Dua. Ini berarti, kue sewa hotel hanya dinikmati hotel berjaringan saja. Sedangkan akomodasi wisata lainnya apalagi yang lokal hanya jadi penonton.

Ketua DPD HIPMI Bali, Agus Pande Widura, Kamis
(15/9) mengatakan, semenjak pandemi, Bali sangat merasakan imbasnya dan sekarang baru saja recovery ekonomi, Bali masih tertatih-tatih. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi pukulan telak bagi Bali.

Baca juga:  Pembangunan Bandara Bali Utara Diminta Segera Realisasi

“Saat ini pengusaha semakin terjepit. Di lain sisi operasional cost naik, harga belum bisa naikkan,” ujarnya.

Ia menilai jika niat pemerintah pusat sungguh-sungguh untuk membantu Bali bangkit, kebijakan yang dibuat harus memiliki keberpihakan terhadap Bali. Kenyataannya, event yang dilangsungkan ditambah dengan banyaknya proyek baru di Bali, namun pemanfaatan sumber daya lokal rendah.

Pemerintah pusat menurutnya perlu melihat potensi daerah yang bisa dikembangkan. Pemerintah sudah mewajibkan bahwa setiap ada event di daerah, perusahaan nasional wajib menggandeng perusahaaan daerah. Di samping untuk kearifan lokal juga agar mereka memiliki pengalaman. “Tapi sayangnya kesempatan untuk itu masih minim. Pemerintah pusat harusnya lebih jeli ketika ada pelaksanaan event di Bali untuk menggandeng pengusaha lokal. Jangan sampai Bali hanya dipakai tempat saja, dan masyarakatnya menjadi penonton,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)

Baca juga:  Masih Tunggu Ini, Pemulangan 5.000 Wisatawan Tiongkok Belum Bisa Dipastikan Jadwalnya
BAGIKAN