Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah daerah (pemda) diingatkan untuk bersiap menghadapi potensi inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2022. Demikian dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kita harus siap inflasi kita nanti akan sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu yang bisa kita kontrol, harus kita kontrol, yaitu administred price dan pangan terutama kerjasama antar pangan di daerah,” kata Menko Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (14/9).

Menko Airlangga menuturkan, dalam empat bulan ini hingga 2022 berakhir, Indonesia akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional untuk pangan di bawah 5 persen. Hal tersebut lantaran sundulan inflasi dari sektor energi itu bisa berkisar 1,6-2 persen.

Baca juga:  Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Cermati Penyebab Inflasi

Kenaikan harga BBM, lanjutnya, membuat pemerintah menaikkan besaran subsidi. Contohnya kebutuhan subsidi Pertalite yang awalnya dipatok di 23 juta kiloliter itu sudah naik ke 29 juta kiloliter. Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter.

Akibatnya subsidi yang dipatok Rp502 triliun meningkat ke Rp698 triliun. “Kalau kita tekan ini turunnya juga tidak terlalu banyak, kadang kita menurunkan di 3 bulan terakhir, sehingga tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah,” ujar Menko Airlangga Hartarto.

Baca juga:  Dirlantas Akui Kendaraan di Jalan Ramai, Diduga Karena Ini

Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk memperkuat kerja sama menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Termasuk, arahan menurunkan biaya transportasi dengan mengendalikan fasilitas distribusi perdagangan antardaerah dan menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.

Selain itu, juga mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. “Bapak Presiden minta ini agar terus dimonitor seperti kita memonitor COVID-19. Kita monitor terutama di pasar-pasar, karena ini tentu menjadi hal yang sangat mempengaruhi dimana perekonomian kita tumbuhnya kemarin 5,4, persen, mungkin kuartal ketiga angkanya ya mirip-mirip, year to date kira-kira 5,2,” tuturnya.

Baca juga:  Viralkan Bali, Mandiri Punya Program "Bali Holiday"

Lebih lanjut ia juga menegaskan tantangan pengendalian stabilitas harga dan ketahanan pangan tersebut bersifat nyata dan badan pangan khusus untuk memerangi inflasi pangan telah dibentuk. Ia berharap amanat Presiden Jokowi dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat, termasuk Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional hingga pemda. “Kita akan terus mengamati ketersediaan. Jadi yang pertama adalah availability dari pangan dan pemerintah sudah membuat juga kebijakan yang terkait dengan pupuk,” ucap Menko Airlangga. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN