DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai memperkuat pengembangan ekonomi kreatif dan digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah transformasi pembangunan daerah. Namun, kemajuan teknologi ditegaskan tidak boleh menggerus identitas budaya Bali yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah.
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, transformasi digital di Bali harus berjalan beriringan dengan pelestarian adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Teknologi justru harus dimanfaatkan untuk menjaga, mengembangkan, sekaligus memberikan nilai ekonomi baru terhadap kekayaan budaya Bali.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka Bali Digital Festival (Digifest) V Tahun 2026 di Prime Plaza Sanur, Kamis (12/11). Menurutnya, pembangunan digital di Bali memiliki arah yang berbeda karena harus berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
“Di Bali, transformasi digital dijalankan untuk memperkuat kebudayaan, bukan untuk menggantikannya,” tegas Gubernur Koster.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Bali berlandaskan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang bersumber dari nilai kearifan lokal Sat Kerthi. Enam nilai tersebut meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
Nilai-nilai tersebut, kata Koster, merupakan warisan leluhur yang memiliki makna mendalam bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Bali. Bahkan, Sat Kerthi telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
“Kita sebagai generasi penerus wajib menjaga dan memuliakannya, karena ini merupakan kebutuhan hidup kita,” ujarnya.
Gubernur Koster juga mengingatkan bahwa manusia merupakan bagian dari alam sehingga pembangunan harus berjalan selaras dengan lingkungan. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif dan digital, nilai Jana Kerthi yang memuliakan manusia harus diwujudkan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kita tumbuh, berkembang, mengikuti perkembangan global, kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi budaya yang kita warisi harus tetap dijaga, berdampingan, hidup secara harmonis,” katanya.
Menurut Koster, pelestarian budaya juga berkaitan erat dengan keberlanjutan ekonomi Bali. Pasalnya, lebih dari 60 persen perekonomian Bali masih bersumber dari sektor pariwisata. Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap gangguan yang berdampak pada kunjungan wisatawan.
“60 persen lebih ekonomi Bali bersumber dari pariwisata. Jadi kalau pariwisata Bali ini terganggu, ekonominya langsung terganggu. Hotel sepi, restoran sepi, transport sepi, dan seterusnya. Akibatnya apa? Ekonomi terpuruk,” ungkapnya.
Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi Bali untuk melakukan transformasi fundamental terhadap struktur perekonomian. Karena itu, Pemprov Bali mengembangkan konsep Ekonomi Kerthi Bali melalui enam sektor utama, yakni pertanian berbasis sistem organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur berbasis budaya dan branding Bali, industri kecil menengah (IKM), UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
Khusus sektor ekonomi kreatif dan digital, Pemprov Bali mengusung tema “Bali Pusat Kreatif dan Inovasi Digital”. Pengembangannya diarahkan melalui pembentukan ekosistem, peningkatan kualitas dan desain produk, perluasan pasar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Gubernur Koster menilai Bali memiliki modal budaya yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Berbagai karya yang selama ini berkembang secara konvensional, seperti lukisan, patung, bangunan, motif, dan produk seni lainnya, berpeluang diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi melalui pemanfaatan teknologi digital.
Bahkan, kontribusi ekonomi kreatif Bali terhadap perekonomian nasional telah menempati peringkat ketiga. Potensi tersebut dinilai harus terus diperkuat agar mampu menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
“Jadi Bali ini punya basis untuk mengembangkan ekonomi kreatif karena ada budaya yang sangat kaya yang bisa dikembangkan menjadi berbagai macam produk kreatif,” jelasnya.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pemprov Bali menyiapkan empat unsur utama, yakni regulasi, infrastruktur, ruang, dan talenta. Dari sisi regulasi, pemerintah tengah merancang peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif dan digital, termasuk rencana pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital.
Lembaga tersebut direncanakan berbentuk semi pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai penggerak utama. Dengan demikian, pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan pelaksanaan dan pengembangan usaha dilakukan para pelaku ekonomi kreatif.
“Pemerintah cukup menjadi regulator dan fasilitator. Masyarakat dengan berbagai gerak perubahannya, para krama-kramanyalah yang menjadi operatornya,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov Bali juga menyiapkan pembangunan infrastruktur digital melalui Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang ditargetkan rampung Desember 2026 dan direncanakan diresmikan Februari 2027. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat layanan telekomunikasi dan penyiaran televisi, sekaligus mengatasi wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.
Selain itu, Pemprov Bali menyiapkan Kawasan Bali Samasta Digital melalui pembangunan Bali Creative and Innovation Hub. Fasilitas tersebut akan dikembangkan sebagai pusat pembelajaran, pelatihan, pendampingan usaha, inkubasi bisnis, studio digital, ruang produksi, komunitas, hingga pameran dan pertunjukan.
Gubernur Koster menjelaskan, fasilitas tersebut memanfaatkan gedung milik pemerintah yang selama ini tidak digunakan. Gedung bekas Balai Keramik yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai studio keramik oleh LIPI tersebut akan direvitalisasi untuk mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif dan digital.
Fasilitas itu nantinya mencakup seluruh proses pengembangan usaha, mulai dari penciptaan ide, produksi karya, pengembangan produk, hingga pemasaran.
“Itu mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ide, gagasan, buat karya, kemudian menjadi produk, dan kemudian memasarkan dan sebagainya. Jadi semua terfasilitasi, tapi pelakunya adalah masyarakat, orang-orang yang bertalenta di bidang kreatif dan digital,” tegasnya.
Pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan sudah dapat dilakukan pada 2027. Selain menyediakan ruang berkarya, keberadaan pusat kreatif ini diharapkan memperkuat kolaborasi dan jejaring antarpelaku ekonomi kreatif di Bali.
Pada aspek pengembangan talenta, Pemprov Bali juga akan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Satuan pendidikan didorong menjadi pusat literasi digital, sedangkan yowana desa adat diharapkan membentuk komunitas digital di wilayah masing-masing.
Upaya tersebut diarahkan untuk melahirkan wirausaha digital baru, memperkuat IKM, UMKM, dan koperasi melalui pemanfaatan teknologi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi generasi muda.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya menjaga aksara Bali sebagai bagian dari identitas dan peradaban masyarakat. Menurutnya, teknologi digital harus menjadi instrumen untuk mempercepat pelestarian warisan leluhur, termasuk dokumentasi dan pengembangan aksara Bali.
“Bahwa sejarah Bali ini harus kita jaga dan kita dayakan, karena aksara itu adalah akar dari suatu peradaban,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam melibatkan generasi muda untuk mengembangkan industri kreatif. Menurutnya, pengembangan industri kreatif di Bali tidak hanya terbatas pada subsektor digital, tetapi juga mencakup berbagai industri kreatif konvensional.
Ia menilai, kekuatan budaya Bali yang tetap terjaga di tengah masyarakat menjadi modal penting bagi pertumbuhan industri kreatif. Budaya tersebut menjadi sumber inspirasi sekaligus kekuatan dalam menghasilkan berbagai karya dan produk bernilai ekonomi.
“Bali, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur bisa mengajak anak-anak muda Bali ikut di dalam membangun industri kreatif. Tidak hanya industri kreatif yang digital, tapi industri kreatif yang bukan digital pun itu juga sangat berkembang,” ujar Rachmat.
Ia menambahkan, pemerintah pusat turut memberikan dukungan dengan memasukkan pengembangan ekonomi kreatif ke dalam perencanaan pembangunan nasional, baik jangka panjang maupun menengah.
Menurutnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dua arah. Pemerintah pusat tidak hanya memberikan arahan kebijakan, tetapi juga perlu mendengarkan kebutuhan serta harapan pemerintah daerah.
Rachmat juga berpesan kepada generasi muda Bali agar terus meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan inovasi untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global.
“Generasi muda yang luar biasa, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berinovasi. Dan saya sudah melihat itulah yang terjadi pada generasi muda Bali,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum Bali Creative Board (BCB), Made Artana, mengatakan konsolidasi pelaku ekonomi kreatif menjadi salah satu pekerjaan penting untuk memperkuat sektor tersebut. Pasalnya, ekonomi kreatif memiliki cakupan bidang yang jauh lebih beragam dibandingkan industri pariwisata.
Artana mengungkapkan, selama satu tahun terakhir BCB melakukan konsolidasi dengan mempertemukan berbagai pelaku dan komunitas ekonomi kreatif di Bali. Dari proses tersebut, sebanyak 29 pihak telah bergabung dalam organisasi tersebut.
“Nah, dari satu tahun ini kita bergerak mengkonsolidasi, ketemu satu sama lain. Terkumpullah 29. Saya habis ini yakin akan nambah terus,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, tantangan konsolidasi ekonomi kreatif cukup kompleks karena sektor tersebut memiliki karakter dan kepentingan yang beragam. Jika industri pariwisata relatif lebih homogen, ekonomi kreatif mencakup berbagai subsektor yang membutuhkan ruang kolaborasi.
Artana menyebutkan, sebelumnya ekonomi kreatif memiliki 17 subsektor. Namun, setelah adanya Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) yang ditandatangani Presiden, jumlahnya bertambah menjadi 21 subsektor.
Untuk menjembatani keragaman tersebut, BCB menerapkan sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang melibatkan satu ketua umum dan tiga ketua. Formasi ini diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai subsektor sekaligus memperkuat konsolidasi pelaku ekonomi kreatif.
Artana menambahkan, sebagai organisasi swasta, BCB membutuhkan sinergi dengan pemerintah agar pengembangan ekonomi kreatif berjalan lebih optimal. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan Pemprov Bali adalah penyediaan fasilitas Bali Creative and Innovation Hub.
Dengan keberadaan fasilitas tersebut, pelaku ekonomi kreatif diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan karya, meningkatkan kualitas produk, memperluas jejaring, hingga menjangkau pasar yang lebih luas.
Adapun Bali Digital Festival 2026 merupakan penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dirancang pada 2022 dalam rangkaian perayaan Rahina Tumpak Landep. Tahun ini, Digifest mengusung subtema Strengthening Bali’s Digital Creative Ecosystem Through Collaboration and Innovation.
Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Oktober melalui roadshow ke 20 perguruan tinggi dan workshop digital kreatif di 35 SMA/SMK se-Bali. Hingga penyelenggaraan tahun ini, kegiatan tersebut telah menjangkau 6.219 peserta.
Selama tiga hari, 12–14 November 2026, festival diisi dengan konferensi, workshop, festival musik, film, konten, animasi, game, pameran, serta berbagai kompetisi. Di antaranya inovasi bisnis, business pitching, konten kreatif, film pendek, inovasi kecerdasan buatan (AI), dan literasi digital.
Gubernur Koster berharap Digifest tidak sekadar menjadi ajang unjuk kreativitas, tetapi mampu melahirkan kolaborasi dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Bali.
Ia pun mengingatkan generasi muda agar mampu menguasai teknologi dan bersaing secara global tanpa meninggalkan akar budayanya.
“Namun ingat, secanggih apa pun teknologi yang kita kuasai, tetaplah menjadi anak-anak Bali yang memegang teguh adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Gunakan teknologi untuk berkarya, untuk maju, dan utamanya nindihin bumi Bali,” pesannya.
Gubernur Koster menegaskan, Bali tidak boleh hanya menjadi pengikut perkembangan global. Masyarakat Bali harus mampu membangun arah dan identitas sendiri agar tidak kehilangan jati diri di tengah perubahan zaman.
“Sebab, daerah tanpa identitas, dia lama-lama akan hilang. Yang bisa memelihara identitas, dia akan selamanya tumbuh dan makin maju, berdaya saing ke depan,” pungkasnya. (kmb/balipost)
