DENPASAR BALIPOST.com – Menteri Koordinasi Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebutuhan energi yang masif bagi sektor pusat data (data center).
Berbicara sebelum membuka secara resmi Bali Tech Week (BTW) 2026, Senin (19/10) di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, ia mengatakan industri digital berteknologi tinggi memerlukan pasokan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, ia menyarankan adanya kolaborasi erat antara pelaku industri digital dengan pelaku industri besar di daerah.
Sebagai ilustrasi, permintaan energi terhadap data center diperkirakan membutuhkan tambahan daya hingga 20 gigawatt, setara dengan 20.000 megawatt, atau sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik nasional.
Guna mengantisipasi hal ini, pemerintah akan menyusun regulasi agar investor yang membangun data center di daerah dapat langsung terhubung dengan pasokan energi baru terbarukan.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi, bukan hanya soal nilai uang, tetapi bagaimana memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan yang luas bagi rakyat Indonesia,” sebut Menko Bahlil.
Ia juga mengungkapkan investor global dan pengelola data center saat ini cenderung lebih menyukai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengoperasikan pusat data mereka, yang juga menjadi peluang bisnis strategis bagi penyediaan energi ramah lingkungan di daerah.
“Pemerintah akan merumuskan aturan agar pembangunan infrastruktur data center berjalan selaras dengan kapasitas energi lokal, tata kelola lingkungan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di wilayah tempat investasi tersebut ditempatkan,” tegasnya.
Ia mendorong pengembangan kawasan Batam, Karimun, dan Bintan, sebagai hub pusat data atau data center baru di Indonesia.
“Kenapa harus kita dorong ke sana? Karena pertama adalah ketersediaan airnya besar, yang kedua, penduduknya tidak sepadat seperti di Jawa Barat atau di Jakarta ataupun di Bali. Dan yang ketiga adalah kita dorong untuk energi baru terbarukan,” katanya.
Menurut dia, rencana tersebut diarahkan untuk menangkap peluang investasi ekonomi digital sekaligus mengoptimalkan ketersediaan air dan pengembangan energi baru terbarukan.
Bahlil menjelaskan pertumbuhan industri digital meningkatkan kebutuhan energi dalam jumlah besar.
Pusat data tidak hanya membutuhkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga air dalam jumlah signifikan untuk mendukung operasionalnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang mulai membatasi pembangunan pusat data karena tingginya kebutuhan listrik dan air.
Indonesia, menurutnya, perlu menyiapkan perencanaan yang matang agar investasi teknologi tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya setempat.
“Sekarang di Asia Tenggara sudah ada hub antara Malaysia dan Singapura. Nah, coba kita sekarang membangun hub baru untuk Indonesia, yaitu antara Batam, Karimun, Bintan,” ujar Bahlil dalam paparannya.
Menurut dia, kawasan tersebut memiliki sejumlah pertimbangan untuk dikembangkan, antara lain ketersediaan air, kepadatan penduduk yang tidak setinggi sejumlah kawasan perkotaan besar, serta peluang mengembangkan pasokan energi terbarukan.
Pemerintah juga mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt.
Bahlil menilai ketersediaan energi hijau berpotensi menjadi daya tarik bagi investor pusat data yang membutuhkan pasokan listrik berkelanjutan.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan hilirisasi energi bisa dilakukan secara maksimal kalau disertai teknologi yang baik dan industrialisasi yang andal, kompetitif, dan efisien. “Teknologi itu bagian dari industri digital yang bisa kita hubungkan langsung dengan industri-industri besar. Digitalisasi bisa berdampak baik kalau digunakan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi dan transisi energi di tengah ketegangan geopolitik global yang terus berlangsung. Menko Bahlil menyoroti bahwa kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perang antara Ukraina dan Rusia, hingga ketegangan antar kelompok bersenjata di Timur Tengah dengan Arab Saudi.
Dampak dari kondisi ini dirasakan oleh seluruh perekonomian global, termasuk krisis energi dan ekonomi dunia. Di tengah tantangan tersebut, perkembangan teknologi digital yang begitu cepat membawa dua sisi mata pisau.
Digitalisasi dapat berdampak sangat baik jika dimanfaatkan dengan tepat, namun juga dapat mendatangkan dampak buruk jika disalahgunakan.
BTW 2026 merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital yang dikelola bersama DS Group sebagai platform payung kegiatan teknologi yang menghubungkan pemerintah, industri, pendiri perusahaan, investor, dan komunitas teknologi nasional maupun internasional untuk membangun kolaborasi serta membuka peluang bisnis dan kemitraan.
Edisi perdana BTW 2026 berlangsung pada 19–23 Oktober 2026 mengangkat tema “Archipelago Ascending — Advance Together, Innovate Further.” Ada 13 kegiatan utama dalam satu pekan, mencakup sektor startup, gim, kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, aset digital, infrastruktur, kebijakan, dan investasi.
BTW 2026 menargetkan lebih dari 4.000 peserta, termasuk 1.000 delegasi internasional, dengan perwakilan lebih dari 30 negara. (Diah Dewi/balipost)
