DENPASAR, BALIPOST.com – Antrean warga yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di Bali dalam sepekan terakhir menjadi perhatian banyak pihak.
Salah satunya, Menteri HAM RI Natalius Pigai, Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, bersama Tim Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali yang melakukan pemantauan terhadap situasi itu. Pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan situasi kelangkaan BBM dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan, pada pemantauan Jumat (16/10), antrean kendaraan memang masih panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini menjadi perhatian karena BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama pekerja, pelaku usaha, dan warga yang mengandalkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Namun, antrean panjang kendaraan itu pada Sabtu (17/10) sudah mulai terurai. Di beberapa lokasi, tidak ditemukan lagi antrean mengular dan pelayanan terlihat relatif normal seperti hari biasa.
Perubahan kondisi ini, katanya, bertepatan dengan hari pertama penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ganjil genap yang berlaku pada 17–19 Oktober 2026 tersebut menjadi salah satu langkah pengaturan pembelian BBM di tengah upaya mengurai antrean.
Dalam pemantauan pada 17 Oktober, antrean di sejumlah SPBU terpantau tidak lagi mengular seperti hari sebelumnya. Bahkan, pada salah satu SPBU di kawasan Jalan Sunset Road, kondisi pelayanan terlihat relatif normal seperti hari biasa. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan situasi antrean, meskipun ketersediaan BBM masih perlu mendapat perhatian.
Di beberapa SPBU yang dipantau, BBM jenis Pertalite masih tersedia, sementara Pertamax belum tersedia. Pembelian Pertalite juga masih dibatasi maksimal 3 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Dengan demikian, meskipun antrean mulai terkendali, masyarakat masih menghadapi keterbatasan pilihan BBM di sejumlah lokasi.
Pigai meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi situasi ketersediaan BBM di Bali. Pemerintah kata dia terus berupaya memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan normal.
“Hasil pemantauan pada 17 Oktober menunjukkan perkembangan positif. Antrean di sejumlah SPBU mulai terkendali, bahkan di beberapa lokasi pelayanan sudah terlihat normal seperti hari biasa. Ini menjadi perkembangan yang baik, meskipun ketersediaan beberapa jenis BBM masih perlu dipastikan kembali secara merata,” paparnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10).
Pigai menegaskan, penanganan persoalan BBM harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus dibebani antrean panjang yang dapat mengganggu pekerjaan, usaha, maupun aktivitas sehari-hari.
“Kami mengharapkan masyarakat tetap tenang. Pemerintah tentu hadir dan terus melakukan upaya penanganan agar ketersediaan BBM kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Harapannya, persoalan kelangkaan BBM di Bali dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan nyaman,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
