DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Bali. Salah satu usulannya, dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari devisa pariwisata Bali yang mencapai Rp176 triliun pada 2025, guna memperkuat infrastruktur dan menjaga daya saing destinasi Pulau Dewata.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10). Menurutnya, kebijakan transfer dana pembangunan dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional.
Gubernur Koster menilai Bali memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda karena infrastruktur dan layanan publik di daerah ini tidak hanya digunakan masyarakat setempat, tetapi juga harus menopang aktivitas jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahun.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” ujarnya.
Ia memaparkan, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai 16,3 juta kunjungan. Dari sektor pariwisata tersebut, Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun.
Sementara itu, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali disebut mencapai 66 persen. Besarnya peranan sektor ini turut memengaruhi berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB), hingga penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali juga sangat tinggi, yaitu 66 persen,” kata Gubernur Koster.
Meski memberikan dampak ekonomi yang besar, perkembangan pariwisata Bali juga dihadapkan pada sejumlah persoalan. Gubernur Koster menyoroti alih fungsi lahan sawah, sampah, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, serta meningkatnya kasus penodaan tempat suci.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan terintegrasi dan pembiayaan yang memadai. Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan, tetapi dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Gubernur Koster menegaskan, pengembangan pariwisata berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Bali. Ketersediaan transportasi yang memadai, pengelolaan sampah, air bersih, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus kualitas hidup masyarakat.
“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan persaingan pariwisata kini berlangsung pada tingkat internasional. Bali tidak hanya bersaing dengan destinasi lain di Indonesia, tetapi juga dengan negara-negara tetangga yang terus membenahi infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan pariwisatanya.
Singapura, Malaysia, dan Thailand disebut menjadi referensi bagi Bali dalam meningkatkan daya saing. Tanpa pembenahan yang berkelanjutan, Koster khawatir posisi Bali sebagai destinasi wisata internasional akan menghadapi tekanan persaingan.
“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” ujarnya.
Karena itu, Gubernur Koster berharap dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diberikan secara lebih proporsional dengan memperhatikan kontribusi ekonomi dan beban pelayanan publik yang ditanggung Bali.
Ia mengusulkan dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari devisa pariwisata Bali yang disebut mencapai Rp176 triliun. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah, meningkatkan konektivitas, serta mempercepat penyelesaian persoalan mendasar yang memengaruhi keberlanjutan pariwisata.
Gubernur Koster berpandangan, penguatan infrastruktur Bali tidak hanya akan menguntungkan masyarakat dan perekonomian daerah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa pariwisata.
Setelah fondasi infrastruktur Bali semakin kuat, pengembangan pariwisata diharapkan dapat diarahkan pada penguatan konektivitas dan kolaborasi dengan destinasi lain di Indonesia.
“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Founder and Chair MCorp Hermawan Kartajaya mengatakan, ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Ia menilai pengalaman Bali dalam mengelola pariwisata dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujar Hermawan.
Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, ITMW 2026 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali. Forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) tersebut mempertemukan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, dan praktisi pemasaran untuk membahas inovasi serta strategi pengembangan pariwisata di tengah dinamika global.
Rangkaian kegiatan mencakup kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, pembahasan digitalisasi dan penerapan kecerdasan artifisial (AI), serta konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional. Melalui forum ini, kolaborasi lintas pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat daya saing pariwisata Indonesia sekaligus mendorong pengembangan destinasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. (kmb/balipost)
