JAKARTA, BALIPOST.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan mengularnya antrean warga di Bali menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan PT Pertamina (Persero) agar menambah armada kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi masalah distribusi di Bali.
Bahlil menyebut stok BBM nasional dalam keadaan aman. Permasalahan di Bali akibat kendala distribusi pengiriman BBM dari Jawa Timur ke Bali.
“Saya tadi memerintahkan untuk mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan,” ujar Bahlil dilansir dari Kantor Berita Antara, Jumat (16/10).
Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada pada kisaran 16-18 hari kebutuhan nasional. Ia memastikan persediaan tersebut masih dalam kondisi aman dan memenuhi standar minimal nasional.
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, secara stok nasional kita BBM itu di 16-18 hari. Jadi, stok BBM nasional Insyaallah itu aman,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, posisi stok BBM nasional yang berada di kisaran 16-18 hari adalah untuk jenis RON 90 (Pertalite). Menurut dia, penurunan stok RON 90 berkaitan dengan pergeseran konsumsi masyarakat.
Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan bensin dengan kadar oktan lebih tinggi, seperti RON 92 dan RON 95, beralih menggunakan RON 90.
Pemerintah memperkirakan stok BBM dapat kembali mencapai kisaran 20 hari kebutuhan dalam waktu sekitar satu pekan, seiring upaya pemulihan persediaan.
“Untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16-18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, itu masih oke,” tegas Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengatakan akan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Menteri ESDM meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memproses hukum oknum yang turut menyebabkan berkurangnya stok BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ya saya minta tolong sama Pak Kapolri, kalau begini ditindak aja Pak, diproses hukum,” kata Bahlil.
“Saya tidak mau mendahului, itu nanti detailnya aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Bahlil menjelaskan, praktik penimbunan tersebut biasanya dilakukan oknum dengan menggunakan mobil tangki berkapasitas besar agar dapat mengisi BBM bersubsidi lebih banyak. BBM yang ditampung itu, kata dia, kemudian dijual kembali dengan harga industri.
“Masa BBM solar subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidinya kan ditanggung oleh negara,” ujarnya.
Sementara itu, aparat kepolisian terus menindak kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sejumlah kasus diungkap Polda Bali pada Oktober 2026 dengan tujuh pria diduga menimbun BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite, lalu menjualnya kembali dengan harga Rp100.000 per 1,5 liter. (kmb/balipost)
