GIANYAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar menetapkan fokus anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (14/10).
Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban Bupati Gianyar atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Raperda APBD TA 2027 yang sebelumnya telah disampaikan pada 12 Oktober 2026.
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, memaparkan arah kebijakan fiskal daerah yang berpedoman pada prinsip Money Follow Program.
Dalam tanggapannya terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Bupati Gianyar merinci alokasi anggaran untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok pembangunan daerah pada tahun 2027.
Sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp780.516.449.899, yang difokuskan tidak hanya untuk pemenuhan porsi minimal 20%, tetapi juga peningkatan kualitas sarana prasarana, rehabilitasi ruang kelas secara bertahap, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Sektor kesehatan, mendapatkan porsi sebesar Rp554.630.568.520 guna mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), peningkatan fasilitas layanan RSUD dan Puskesmas, ketersediaan obat, serta percepatan penurunan angka stunting dan gizi buruk.
Penanganan pengangguran, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.550.268.482 melalui program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan kesempatan kerja, dan fasilitasi bursa kerja (job fair). Sektor pengamanan, ketertiban, dan ketentraman daerah dialokasikan sebesar Rp38.718.180.825.
Menanggapi sorotan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerindra terkait infrastruktur, Agung Mayun menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun basis data jalan desa dan lingkungan di 7 kecamatan. Penetapan ruas jaringan jalan ini akan dilegalkan melalui Keputusan Bupati sebagai pedoman penanganan berbasis skala prioritas dan tingkat kerusakan.
Selain itu, struktur pendapatan dalam APBD 2027 turut memperhitungkan estimasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) serta proyeksi penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp81.088.000.000 dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp74.273.000.000. Sesuai regulasi, dana opsen tersebut akan diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum.
Empat fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Demokrat Bersatu dalam pandangan umumnya menyatakan dapat menerima materi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan jawaban bupati agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai dengan jadwal dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.(Wirnaya/balipost)
