DENPASAR, BALIPOST.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Bali berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya transportasi dan logistik, hingga memicu kenaikan harga pangan. Bila kondisi ini berlangsung berkepanjangan, rentan berisiko menekan daya beli masyarakat dan mengganggu aktivitas usaha.
Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar, Prof. Dr. IB Raka Suardana di Denpasar, Selasa (13/10) mengatakan, dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat yang harus mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga pelaku usaha dan sektor distribusi barang.
Menurut dia, sektor pangan menjadi salah satu yang paling rentan terdampak, terutama komoditas yang mudah rusak seperti sayuran, ikan, dan daging. Keterlambatan pengiriman dapat menurunkan kualitas produk sekaligus meningkatkan biaya logistik.
“Kondisi itu berisiko mendorong kenaikan harga pangan, memperbesar disparitas harga antardaerah, dan menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.
IB. Raka menilai, kelancaran pasokan dan distribusi BBM menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan stok, memastikan distribusi BBM tepat sasaran, serta memprioritaskan kebutuhan transportasi logistik dan distribusi pangan.
Koordinasi pemerintah daerah, Pertamina, Bulog, dan pelaku usaha juga diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan barang, stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi daerah.
Selain berdampak terhadap distribusi pangan, kelangkaan BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mobilitas masyarakat juga dapat terganggu akibat waktu yang tersita untuk mengantre di SPBU.
Jika kondisi tersebut berlangsung lama, dampaknya dapat meluas ke sektor pariwisata dan menambah tekanan terhadap perekonomian daerah.
Guru Besar Ekonomi ini memberikan ilustrasi mengenai potensi biaya ekonomi yang timbul akibat waktu produktif masyarakat yang hilang karena antrean BBM.
Dengan asumsi 10.000 orang kehilangan satu jam waktu produktif setiap hari dan nilai waktu sebesar Rp20.000 per jam, potensi biaya ekonomi mencapai Rp200 juta per hari. Jika berlangsung selama 30 hari, nilainya dapat mencapai Rp6 miliar.
Dia menegaskan, angka tersebut merupakan simulasi biaya waktu, bukan angka kerugian ekonomi resmi. Perhitungan itu juga belum mencakup tambahan ongkos logistik maupun potensi kerugian yang dialami pelaku usaha.
Menurut Raka, Pertamina perlu segera memastikan pasokan BBM ke SPBU berjalan lancar, mempercepat distribusi dari terminal BBM, serta memantau ketersediaan stok secara real time.
Apabila terjadi keterlambatan distribusi, masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang transparan agar tidak muncul kepanikan maupun pembelian berlebihan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sedang menyiapkan asesmen terkait kondisi kelangkaan BBM tersebut.
“Kami (sebagai BI dan TPID) sedang menyiapkan asesmen terhadap hal ini. Hasilnya akan segera kita infokan kepada teman-teman,” kata Achris.
Asesmen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak kondisi pasokan BBM terhadap aktivitas ekonomi dan perkembangan harga di Bali. (Suardika/balipost)
