DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali mulai melaksanakan perluasan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) kepada anak laki-laki sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Bali menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ditunjuk untuk mengawali pemberian imunisasi HPV kepada anak laki-laki, bersama DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes., mengatakan penunjukan Bali bukan atas permintaan daerah, melainkan merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, Bali dipilih antara lain karena cakupan imunisasi HPV pada anak perempuan telah mencapai tingkat tinggi. Pada 2025, capaian imunisasi HPV anak perempuan di Bali disebut mencapai sekitar 110 persen.
Pelaksanaan imunisasi tersebut dilakukan bertepatan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Agustus 2026. Sasaran di Bali sekitar 29 ribu anak laki-laki kelas V SD atau berusia sekitar 11 tahun.
Anom menyebut Bali telah menerima 72 ribu pasokan vaksin HPV untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan, pemberian vaksin HPV kepada anak laki-laki memiliki urgensi yang sama dengan perlindungan terhadap anak perempuan.
HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan sejumlah kanker pada laki-laki, antara lain kanker penis, anus, serta kanker pada area orofaring.
“Imunisasi HPV memang tidak hanya untuk anak perempuan, tetapi juga untuk anak laki-laki. Ini merupakan perlindungan untuk anak-anak kita ke depan dari infeksi virus human papilloma,” jelasnya, Minggu (16/8).
Anom menegaskan imunisasi HPV kini menjadi bagian dari program imunisasi nasional dan diberikan secara gratis kepada sasaran. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya pencegahan sejak dini. Anak-anak diberikan perlindungan sebelum memasuki usia dewasa dan berisiko terpapar infeksi HPV.
“Program nasional ini gratis karena penting untuk melindungi anak-anak kita, putra dan putri, supaya tidak terkena kanker di kemudian hari,” katanya.
Ia menambahkan, imunisasi pada dasarnya bertujuan membentuk kekebalan tubuh dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.
Terkait kekhawatiran orang tua mengenai efek samping, Anom memastikan vaksin HPV yang digunakan dalam program pemerintah telah melalui mekanisme pengawasan dan memenuhi persyaratan keamanan.
Ia mengatakan efek setelah imunisasi dapat terjadi, seperti demam atau reaksi ringan pada lokasi suntikan. Namun, secara umum efek tersebut bersifat ringan dan tidak menjadi alasan untuk mengkhawatirkan pelaksanaan imunisasi.
“Kalau imunisasi, pasti ada reaksi karena tubuh menerima sesuatu yang asing. Tetapi biasanya sangat ringan. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan,” ujarnya.
Meski demikian, pemberian vaksin tidak dilakukan secara sembarangan. Anak yang akan diimunisasi terlebih dahulu diperiksa kondisinya.
Anom mengatakan anak dalam kondisi sehat dapat diberikan imunisasi. Sebaliknya, apabila anak sedang mengalami demam tinggi atau sakit, pemberian vaksin dapat ditunda sampai kondisi kesehatannya memungkinkan.
Sosialisasi mengenai program tersebut juga telah dilakukan kepada tenaga kesehatan, sekolah, guru, serta orang tua siswa.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bali di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM., mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan program imunisasi HPV di Bali.
Menurutnya, Badan POM memiliki peran dalam memastikan aspek keamanan vaksin, termasuk pengawasan terhadap ketersediaan vaksin di lapangan, rantai pasok, serta sistem cold chain atau penyimpanan dan distribusi vaksin pada suhu yang dipersyaratkan.
Pengawasan juga mencakup market surveillance serta pemantauan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). “Kami mendukung program imunisasi ini. Badan POM memastikan ketersediaan vaksin di lapangan aman, termasuk seluruh rantai pasok dan cold chain-nya menggunakan sistem yang terstandar,” kata Kusuma, Minggu (16/8).
Sementara itu, dokter spesialis anak Bagian Tumbuh Kembang Anak, Ilmu Kesehatan Anak RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, dr. I Gusti Ngurah Sugitha Adnyana, Sp.A(K)., menjelaskan prinsip utama sebelum imunisasi adalah memastikan anak berada dalam kondisi sehat.
Menurutnya, anak tidak langsung disuntik begitu datang ke lokasi imunisasi. Tenaga kesehatan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kondisi anak, termasuk menanyakan apakah terdapat keluhan atau gangguan kesehatan.
“Secara umum kita memberikan kepada anak-anak yang sehat. Sebelum memberikan vaksinasi tentu kita harus menanyakan apakah anak dalam keadaan sehat,” jelasnya.
Karena itu, orang tua diminta tidak memaksakan anak menerima imunisasi apabila sedang mengalami kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian. Tenaga kesehatan akan menentukan apakah imunisasi dapat diberikan atau perlu ditunda.
Program perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki di Bali diharapkan menjadi langkah preventif untuk menekan risiko penyakit akibat infeksi HPV di masa mendatang. (Ketut Winata/balipost)
