AMLAPURA, BALIPOST.com – Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem telah mencapai 95 persen. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada 30 Juli 2026 sehingga para siswa dapat mulai menempati sekolah secara permanen sehari setelahnya.
Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Ni Nengah Satriyani, menyampaikan laporan tersebut saat mendampingi kunjungan Gubernur Bali, Wayan Koster ke lokasi pembangunan, Senin (13/7).
“Pengerjaan sudah mencapai 95 persen. Kami mohon waktu untuk perbaikan akhir dan pembersihan di lapangan. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini lengkap dengan seluruh fasilitas pendukungnya,” ujar Satriyani.
Ia menjelaskan, sebanyak 74 siswa dijadwalkan mulai belajar secara permanen di Sekolah Rakyat pada 31 Juli 2026.
Selain progres pembangunan, Satriyani juga memaparkan konsep bangunan yang diterapkan. Seluruh gedung menggunakan konsep bangunan hijau (green building) dengan sirkulasi udara alami sehingga ruang kelas dan fasilitas lainnya tidak menggunakan pendingin udara (AC).
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sekolah mengandalkan dua titik sumur bor berkedalaman sekitar 60 meter dengan kapasitas 1,8 liter per detik yang izinnya telah diterbitkan. Pasokan air juga diperkuat melalui jaringan PDAM.
“Untuk jangka panjang, sumber air permanen akan dibangun pada 2027 oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan memanfaatkan sumber air Sungai Telaga Waja,” jelasnya.
Sementara pasokan listrik dipastikan aman karena memperoleh suplai langsung dari gardu PLN berkapasitas 345 kVA yang dilengkapi genset sebagai sumber listrik cadangan.
Secara keseluruhan, kompleks Sekolah Rakyat berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektare milik Pemerintah Provinsi Bali. Fasilitas yang telah dibangun meliputi 18 ruang kelas SD berkapasitas 540 siswa, sembilan ruang kelas SMP dan sembilan ruang kelas SMA yang masing-masing mampu menampung 270 siswa.
Selain ruang belajar, tersedia empat bangunan asrama SD dengan delapan kamar berkapasitas 136 siswa, masing-masing dua bangunan asrama SMP dan SMA berkapasitas 136 siswa, dua bangunan rumah susun guru dengan 24 unit untuk 52 tenaga pendidik, gedung serbaguna berkapasitas 750 orang, lapangan sepak bola, lapangan basket, serta tempat ibadah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial, Ketut Supena, mengatakan seluruh siswa akan memperoleh fasilitas pendidikan secara gratis.
Fasilitas tersebut meliputi seragam sekolah, buku pelajaran, laptop, asrama, hingga makanan bergizi tiga kali sehari. Sebelum memulai kegiatan belajar, seluruh siswa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis, tes kebugaran, serta tes DNA untuk memetakan potensi, bakat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, dr. A.A. Sagung Mas Dwipayani, Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, dan Kepala Sekolah Rakyat Putu Jaya Negara melaporkan jumlah pendaftar sementara mencapai 19 siswa jenjang SD, serta masing-masing 90 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.
Kebutuhan tenaga pendidik juga mulai dipenuhi. Guru SD sementara berasal dari tenaga non-ASN yang dikontrak selama tiga bulan, guru SMP berjumlah 11 orang yang ditugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, sedangkan guru SMA masih berstatus guru tamu dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Rekrutmen guru permanen akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat Karangasem merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui penyediaan pendidikan berasrama yang berkualitas.
Saat meninjau lokasi, Gubernur Koster mengecek langsung ruang kelas, asrama, dapur, kantin, tempat ibadah, toilet, fasilitas air bersih, jaringan listrik, hingga proses penerimaan siswa baru.
Koster meminta seluruh pekerjaan penyelesaian, khususnya pada asrama, dapur, kamar mandi, dan ruang kelas, dipastikan rampung sebelum operasional dimulai.
“Tiang (saya,red) terus memantau perkembangan pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini bersama PUPR dan Cipta Karya. Hasil kunjungan hari ini akan saya koordinasikan dengan Menteri Sosial agar program strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan,” tegas Koster.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali akan kembali melakukan peninjauan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 guna memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan saat kegiatan belajar mengajar dimulai. (Ketut Winata/balipost)
