BANYUWANGI, BALIPOST.com – Penanganan kepadatan kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk terus dipercepat. Hal ini menyusul periode libur sekolah yang menyebabkan kenaikan jumlah kendaraan yang menggunakan rute ini.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, dikutip dari Kantor Berita Antara, mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Ia menyampaikan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil, dan antrean kendaraan yang berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.
“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal,” katanya di Banyuwangi, Minggu (28/6).
Menurut Heru, peningkatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
Selain itu, lanjut dia, kondisi cuaca yang berdampak pada pola operasi pelayaran serta adanya penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).
“Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional,” kata Heru.
Dia menambahkan, selama periode libur sekolah, masyarakat masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan berupa potongan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan pada tujuh lintasan strategis nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk.
“ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penyeberangan tetap optimal dan konektivitas Jawa-Bali terjaga dengan baik,” tutur Heru. (kmb/balipost)
