JAKARTA, BALIPOST.com – Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Demikian diungkapkan dalam laporan Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and The Pacific.
Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetap stabil.
Kuatnya permintaan domestik dan belanja infrastruktur menjadi penopang utama stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
“Asia Tenggara diperkirakan mempertahankan pertumbuhan relatif stabil, didukung permintaan domestik dan belanja infrastruktur, meskipun pelemahan perdagangan global dan berkurangnya efek percepatan ekspor akan menekan beberapa ekonomi,” demikian keterangan laporan Asian Development Outlook April 2026, dikutip pada Senin (13/4).
ADB juga menyebut bahwa konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah membuat pertumbuhan ekonomi di Asia melambat. Gangguan pasokan energi hingga pupuk akibat konflik juga mendorong inflasi.
“Dampak konflik 2026 terhadap Asia dan Pasifik tidak hanya melalui kenaikan harga energi. Negara-negara di Timur Tengah merupakan pemasok utama pupuk dan input terkait, termasuk urea dan amonia, yang sebagian besar melewati Selat Hormuz, jalur laut penting bagi ekspor komoditas. Hal ini meningkatkan biaya produksi pertanian dan dapat berdampak pada harga pangan,” ungkap laporan ADB.
ADB memperkirakan tingkat inflasi di Indonesia sebesar 2,5 persen pada 2026 dan 2027 mendatang.
Laporan ADB dibuat dengan asumsi konflik di Timur Tengah dapat berakhir pada April. Jika konflik berlangsung panjang hingga kuartal ketiga 2026, pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik semakin tertekan. Inflasi juga semakin meningkat.
“Pertumbuhan kawasan akan lebih rendah 1,3 poin persentase selama 2026–2027 dibandingkan skenario stabilisasi dini, sementara inflasi akan lebih tinggi 3,2 poin persentase. Gangguan rantai pasok dan memburuknya kondisi keuangan secara tajam dapat semakin memperbesar dampak tersebut,” tutupnya.
Terpisah, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi dalam kajiannya menyebutkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada periode tersebut diproyeksikan mencapai 5,54 persen.
Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan median konsensus Bloomberg yang berada di level 5,25 persen, serta hanya terpaut tipis dari target pemerintah sebesar 5,55 persen.
Menurut Fithra, selisih tersebut tidak lepas dari pendekatan analisis yang memperhitungkan efek basis rendah pada kuartal I-2025 yang tercatat hanya tumbuh 4,87 persen.
“Proyeksi kami berada sedikit di atas konsensus karena kami secara eksplisit memasukkan efek basis rendah tahun lalu,” ujar Fithra dikutip dari keterangan tertulisnya.
Secara keseluruhan, menurut Fithra, kinerja ekonomi di awal tahun ini dinilai masih solid. Bahkan untuk sepanjang 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di level 5,37 persen.
Angka ini mencerminkan keseimbangan antara dorongan dari program strategis pemerintah seperti Danantara dan Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tekanan moderat dari dinamika geopolitik global.
Dalam skenario yang lebih berat sekalipun, ditegaskan Fithra, misalnya jika tensi geopolitik meningkat tajam, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diperkirakan mampu bertahan di atas 5 persen, yakni sekitar 5,18 persen.
Fithra juga menilai proyeksi sejumlah lembaga internasional seperti World Bank dan OECD yang lebih rendah, masing-masing di kisaran 4,7 persen dan 4,8 persen, belum sepenuhnya mencerminkan potensi akselerasi dari implementasi program pemerintah yang diperkirakan akan semakin terasa pada paruh kedua tahun ini.
“Percepatan implementasi Danantara akan menjadi faktor penting yang belum sepenuhnya tercermin dalam proyeksi lembaga internasional,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian kuartal I-2026 tidak boleh serta-merta dianggap sebagai tanda percepatan struktural ekonomi. Jika efek basis rendah dikeluarkan, pertumbuhan riil Indonesia dinilai berada di kisaran 5,4 hingga 5,5 persen.
Sinyal Perlu Diwaspadai
Di balik angka pertumbuhan yang relatif kuat, terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kajian tersebut mencatat adanya tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah penurunan penjualan mobil pada Maret yang terkontraksi hingga 13,8 persen secara tahunan, serta pertumbuhan kumulatif kuartal I yang hanya mencapai 1,7 persen.
Selain itu, indeks penjualan ritel modern (MSI) juga melambat menjadi 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,5 persen.
Tidak hanya itu, tingkat tabungan kelompok berpendapatan rendah juga terus menurun dalam tiga tahun terakhir, diiringi turunnya kepercayaan konsumen selama tiga bulan berturut-turut. Pelemahan juga terlihat pada beberapa sub-komponen PMI.
“Semua indikator ini mengarah pada melemahnya daya beli riil, yang berpotensi tertutupi oleh angka PDB secara keseluruhan,” kata Fithra.
Ia menekankan bahwa memasuki kuartal II-2026 akan menjadi fase krusial, terutama dengan adanya risiko normalisasi pasca-Lebaran.
Dalam skenario dasar, program pemerintah masih diharapkan mampu menahan tekanan eksternal, namun tren penurunan tabungan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi risiko utama yang perlu dimonitor ketat.
“Transisi ke kuartal II akan menjadi titik penentu. Risiko terhadap daya beli harus diwaspadai, terutama dari kelompok rentan,” ujarnya. (kmb/balipost)
