MANGUPURA, BALIPOST.com – Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah yang sempat memicu kekhawatiran sektor pariwisata, kinerja pendapatan Kabupaten Badung justru menunjukkan sinyal kuat. Meski demikian, wakil rakyat di DPRD Badung tetap mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk tetap waspada terhadap dampak dari konflik di Timur Tengah.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Kabupaten Badung bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Senin (6/4). Rapat ini dalam rangka mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Triwulan I Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung, I Wayan Sandra, menegaskan bahwa data yang dipaparkan Bapenda mampu menjawab kekhawatiran publik terkait dampak konflik Timur Tengah terhadap kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya Badung.
Berdasarkan laporan resmi, realisasi PAD Kabupaten Badung per 31 Maret 2026 mencapai Rp2.146.941.894.009 atau sekitar 22,52 persen dari total target tahunan sebesar Rp9.532.063.310.896.
“Kekhawatiran kita dengan adanya perang Timur Tengah ternyata telah dijawab oleh Bapenda dengan angka. Triwulan pertama ada kenaikan 15% dari target. Ini membuktikan kedatangan tamu ke Badung masih stabil,” ujarnya.
Secara rinci, pertumbuhan PAD pada Triwulan I Tahun 2026 meningkat signifikan sebesar Rp287,8 miliar atau tumbuh 15,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kenaikan ini ditopang oleh tiga sektor utama, yakni pajak daerah yang naik Rp193,8 miliar atau 13,18 persen, retribusi daerah meningkat Rp15 miliar atau 16,70 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari dividen PT Bank BPD Bali yang melonjak Rp96,7 miliar atau 36,34 persen.
Capaian ini sekaligus mempertegas bahwa sektor pariwisata Badung masih cukup resilien menghadapi dinamika global. Stabilnya kunjungan wisatawan menjadi faktor kunci yang menjaga performa pajak daerah tetap optimal.
Meski demikian, Sandra mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan tren positif tersebut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dan belanja anggaran, mengingat potensi gejolak ekonomi bisa terjadi sewaktu-waktu.
“Untuk berikutnya kita harus hati-hati membelanjakan uang. Siapa tahu kondisi drop seperti Covid-19. Walaupun Bapenda tetap optimis dengan target angka yang ada, kita harus tetap waspada. Jika nanti ada kelebihan (kenaikan), itu akan masuk ke Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” jelasnya.
Menurutnya, capaian awal tahun ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga stabilitas fiskal. Namun demikian, pengawasan terhadap dinamika internasional tetap harus dilakukan secara ketat, mengingat sektor pariwisata sangat sensitif terhadap perubahan kondisi global.
Dengan tren positif ini, Sandra berharap pemerintah daerah mampu menjaga konsistensi kinerja pendapatan sekaligus memperkuat strategi mitigasi risiko, sehingga ketahanan fiskal daerah tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (Parwata/balipost)
