MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemasangan pagar pengaman dan kamera pengawas (CCTV) di Jembatan Tukad Bangkung, Desa Plaga, Kecamatan Petang, menjadi sorotan wakil rakyat di DPRD Badung. Legislator menilai upaya tersebut belum efektif menekan angka kejadian, mengingat masih terjadinya kasus bunuh diri di lokasi yang dikenal rawan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menilai kebijakan pemerintah daerah sejauh ini masih terlalu menitikberatkan pada pendekatan fisik atau infrastruktur. Padahal, persoalan bunuh diri menurutnya jauh lebih kompleks dan berkaitan erat dengan kondisi mental serta tekanan psikologis masyarakat.
“Pemasangan pagar dan CCTV itu penting sebagai langkah pencegahan awal. Tapi kalau hanya itu, tidak akan menyelesaikan masalah pokoknya. Itu tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah harus berani masuk ke wilayah yang lebih sulit, yakni kesehatan mental masyarakat. Karena kalau tidak, kasus seperti ini akan terus berulang,” ujar Graha Wicaksana pada Jumat (2/1).
Dia menjelaskan, kasus bunuh diri tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan hidup yang dialami masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, beban pekerjaan, konflik keluarga, hingga dampak judi online dan pinjaman daring. Karena itu, ia mendorong peran lebih aktif Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait untuk masuk ke wilayah hulu persoalan.
“Harus ada langkah lain, seperti konseling dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami tekanan mental, baik karena beban kerja, masalah ekonomi, judi online, pinjaman daring, maupun persoalan keluarga. Ini ranahnya pelayanan kesehatan mental,” tegasnya.
Lebih lanjut, Graha juga menyoroti tingginya angka bunuh diri di Bali yang kerap disebut berada di posisi teratas secara nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dan objektif agar pemerintah tidak terjebak pada solusi jangka pendek.
“Ini harus diselami. Kenapa tingkat bunuh diri di Bali bisa lebih tinggi dibanding provinsi lain? Apakah tekanan hidup, beban sosial, atau faktor lain? Jangan sampai kita hanya membangun pagar, tapi membiarkan masalah mental masyarakat tak tertangani,” katanya.
Ia mendorong Pemkab Badung menyiapkan mitigasi jangka panjang melalui layanan konseling rutin, pembentukan hotline kesehatan mental, hingga edukasi sejak dini di lingkungan masyarakat.
“Di luar negeri ada hotline curhat yang bisa diakses kapan saja. Ini pendekatan yang lebih manusiawi. Orang yang sudah tertekan secara mental, kalau tidak punya tempat bercerita, akhirnya memilih jalan pintas,” ujarnya.
Dia menegaskan, pencegahan bunuh diri tidak cukup dilakukan di satu titik lokasi saja, melainkan harus menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. “Kalau mentalnya sudah tertekan dan tidak ada solusi, mau di rumah, di jembatan, atau di tempat lain, niat itu tetap bisa terjadi. Maka yang harus diselesaikan adalah sumber kefrustrasiannya,” imbuhnya.
Meski tidak menyebut pembangunan pagar sebagai pemborosan, Graha mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi satu-satunya solusi yang diandalkan.(Parwata/balipost)
