SEMARANG, BALIPOST.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi guna menekan inflasi di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, pada Senin (6/10).
Tujuannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, serta instansi vertikal dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menjelang akhir tahun.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyatakan, kebijakan pengendalian inflasi di Jateng sebenarnya sudah baik, namun perlu terus didorong agar pelaksanaannya lebih terasa di lapangan.
Oleh karenanya, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, termasuk kepolisian yang tergabung dalam Satgas Pangan.
“Kita keroyok bareng-bareng. Polda juga harus aktif. Ini bukan cuma angka inflasi, tapi soal perut rakyat,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jateng pada September 2025 tercatat 2,65 persen (year on year). Adapun secara secara bulanan (month to month) sebesar 0,21 persen.
Harga komoditas pangan, terpantau masih relatif stabil. Harga beras medium dijual Rp13.407 per kilogram, sedikit di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Cabai rawit merah stabil di harga Rp32.333/kg atau -43,28 di bawah HAP sebesar Rp57.000.
Komoditas lainnya, harga minyak goreng curah naik menjadi Rp17.791 per liter, sedangkan minyak merek Minyakita stabil di Rp16.326 per liter. Telur ayam ras dan daging ayam ras sama-sama mengalami tren kenaikan, namun masih berada di bawah HAP. Harga telur ayam ras Rp28.333/kg (HAP Rp30.000) dan harga daging ayam ras Rp.38.019 atau di bawah HAP Rp40.000
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyoroti beberapa komoditas yang harganya cenderung tinggi. Ia meminta, PT Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB), salah satu BUMD pangan milik provinsi, untuk turun langsung memperkuat pasokan dan penetrasi harga.
“Bantu stabilkan harga, tambah armadanya, masuk pasar-pasar yang jadi langganan inflasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak akan menoleransi praktik mafia pangan. “Kalau ada yang sengaja menahan barang dan bikin harga naik, saya minta ditindak. Kalau tak bisa, serahkan ke Polda. Ini hajat hidup orang banyak,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jateng sudah terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi. Di antaranya Gerakan Petani Peduli Inflasi Cabai di Kabupaten Magelang, Gerakan Pangan Murah yang digelar ribuan kali, dengan dukungan dana dari APBN, APBD, dan lembaga lain. (Adv/balipost)
