DENPASAR, BALIPOST.com – Sistem penerimaan murid baru (SPMB) di Denpasar, salah satu yang menjadi model kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), karena dinilai transparan dan mampu memberi pemerataan pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti ditemui di Denpasar usai membuka DEF dan peluncuran aplikasi 7 kebiasaan baik, Kamis (8/5).
Ia mengatakan, ada banyak terobosan yang didapatkan dari Denpasar sebagai model kebijakan di kementerian.
Pertama terkait kebijakan penerimaan murid baru di Denpasar yang sudah sejak tahun lalu menggunakan sistem yang transparan.
“Dimana penerimaan di sekolah negeri dibatasi sesuai dengan kapasitas yang ada, kemudian diarahkan untuk belajar di swasta, dan yang belajar di swasta mendapatkan bantuan Rp1,5 juta. Itu saya kira sebuah terobosan yang mendukung kebijakan kami untuk pendidikan yang inklusif dan merata,” ujarnya.
Selain itu program kementerian yaitu penguatan karakter melalui 7 kebiasaan baik telah dilaksanakan. Apalagi dengan berbasis kontrol teknologi menurutnya akan membuat pelaporan dan penilaian lebih akurat dan otentik.
Ia menambahkan bahwa bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari pendidikan inklusi yang memang lebih digiatkan. Saat ini ada 2 masalah terkait pendidikan inklusi. Yaitu, belum seluruh satuan pendidikan siap memberikan pendidikan inklusi, karena memang perlu disiapkan tenaga pendidik yang lebih, sehingga ada konsekuensi terhadap penambahan biaya pembelajaran.
Kedua kendala kultural, yang mana belum semua orang tua siap dengan anak-anaknya belajar dengan anak berkebutuhan khusus. Sehingga pendekatan mendukung program ini harus melalui dua track.
“Perlu ada afirmasi, rekrutmen guru untuk anak anak berkebutuhan khusus, terutama edukasi pada masyarakat bahwa pendidikan inklusi adalah bagian dari kita membangun masyarakat yang memiliki berketerimaan terhadap mereka yang penyandang disabilitas dan menjadi bagian membangun rasa percaya diri untuk anak anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Denpasar AA. Gede Wiratama mengatakan, dalam SPMB di Denpasar yang tidak mendapat sekolah negeri akan dibantu subsidi Rp1,5 juta untuk sekolah di swasta. Diakui program ini telah berlangsung sejak 2001. “Tahun ini saya tidak berani bilang subsidinya naik atau tidak tapi tetap kita usulkan ke pemerintah,” tandasnya.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, mssih ada tantangan di bidang pendidikan yang dihadapi yaitu kekurangan guru di berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu ia berharap, pengangkatan guru di Denpasar menjadi salah satu prioritas nasional.
“Kebutuhan akan guru yang profesional dan merata sangatlah penting demi keberlangsungan proses pembelajaran yang berkualitas dan bermutu,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
