Suasana rapat antara tim TAPD Pemkab Gianyar dan Banggar DPRD Gianyar. (BP/nik)

GIANYAR, BALIPOST.com – Jumlah tenaga kontrak atau nonpegawai di lingkungan Pemkab Gianyar kian membeludak. Bahkan, disinyalir jumlahnya ribuan. Untuk menggaji ribuan pegawai itu, Pemkab Gianyar harus menggelontorkan anggaran Rp 100 miliar lebih, terutama pada APBD 2020 mendatang.

Hal ini terungkap dalam rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Gianyar dan Badan Anggaran DPRD Gianyar, Senin (7/10) lalu. Dalam rapat di aula DPRD Gianyar itu, Bupati Made Mahayastra menyatakan, dalam APBD 2020 mendatang ada kenaikan penggunaan anggaran. Salah satunya tersedot untuk belanja pegawai kontrak atau tenaga nonpegawai sebesar Rp 133,4 miliar. “Bayangkan, sebesar itu APBD. Saya taruh di belanja barang dan jasa,” ujarnya di hadapan anggota DPRD.

Menurut Bupati Mahayastra, besarnya nilai itu karena bertambahnya jumlah tenaga kontrak nonpegawai setiap tahunnya. Hal ini juga terjadi karena banyaknya permintaan. “Banyak permintaan untuk biaya ini. Kalau sudah masuk akan sulit untuk memberhentikan,” jelasnya.

Pihaknya masih mencari kebijakan untuk belanja tenaga kontrak yang menyedot anggaran daerah itu. Ia berkaca dari sejumlah kabupaten yang APBD-nya jebol karena terlalu banyak dibebani anggaran untuk menggaji tenaga kontrak. Pihaknya juga tidak ingin APBD molor.

Baca juga:  Marak Pelanggaran, Satpol PP Tertibkan Kawasan Jalan I.B. Mantra

Diterangkannya, anggaran Rp 133,4 miliar itu merupakan gabungan dari sejumlah pengeluaran. Selain untuk pegawai kontrak nonpegawai, juga buat sejumlah kerja sama dengan universitas dan lainnya yang ada kaitannya dengan budaya. Terkait jumlah tenaga kontrak nonpegawai yang membeludak, pihaknya akan melakukan penyisiran terkait dugaan adanya pegawai fiktif.

Menyikapi itu, Ketua Komisi III DPRD Gianyar Putu Gede Febriantara menyatakan perlu ada upaya maksimalisasi kinerja. “Di Gianyar banyak vila. Tenaga itu bisa disebar untuk mengawasi pajak. Misalnya satu tenaga mengawasi tiga vila,” jelasnya.

Terlebih selama ini ada dugaan kecurangan wajib pajak, terutama alat yang dipasang di sejumlah akomodasi. Diharapkan upaya ini bisa mengoptimalkan PAD. “Kalau sedah dipertebal dengan penambahan, tentu harapan kami PAD yang diperoleh bisa maksimal,“ tandasnya. (Manik Astajaya/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.