BALIKPAPAN, BALIPOST.com – Pindah ibukota negara kini menjadi kepastian. Lokasinya pun sudah jelas.

Target waktu juga pasti tahun 2024, pemerintahan akan mulai dikendalikan dari Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur. Kajian rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke PPU pun terus dimatangkan.

Dialog dan komunikasi lintas elemen juga dioptimalkan. “Ibukota negara yang baru diharapkan tumbuh menjadi kota yang nyaman dan dipastikan tetap komit dengan lingkungan. Kota akan dibangun ditengah kawasan hutan yang futuristik,” papar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim Jadi Ibukota Negara yang difasilitasi Forum Jurnalistik Profesional untuk Bangsa di Balikpapan Selasa (1/10).

Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota akan mulai bergulir semester ke dua 2020. Targetnya 2024 pemerintahan sudah berada di Kaltim. “Kota ini diharapkan menjadi rujukan dan standar pengembangan kota kota lainya di Indonesia. Konsepnya juga jelas dan yang pasti bukan membangun Jakarta baru di Kaltim, ” jelasnya.

Baca juga:  "Snorkeling," Wisatawan Cina Tewas di Perairan Nusa Penida

Pada dialog yang dihadiri pimpinan redaksi dan tokoh pers nasional ini, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan dukungan penuh atas rencana ini. Rakyat Kaltim yang multietnis bahkan sangat berharap pemindahan ibukota ini bisa menjadi penggerak pemerataan ekonomi. “Ini adalah kontribusi masyarakat Kaltim untuk bangsa. Semangat inilah yang membuat kami tetap bangga sebagai bagian NKRI walaupun selama ini kontribusi finansial yang kami terima kecil. Kami tak pernah mengeluh,” ujarnya.

Isran Noor berharap pemindahan ibukota negara ini tetap komit dengan pergerakan dunia menjaga lingkungan. Untuk itulah rancang bangun dan kesiapan Kaltim menjadi ibukota negara harus dirancang dengan matang baik infrastrukturnya maupun dalam pengelolaan ruang.

Pada sesi dialog ada berbagai usulan dari masyarakat termasuk bupati PPU dan Walikota Balikpapan. Perencanaan terhadap daerah penyangga pun menjadi pembahasan. Termasuk penataan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan dan trasnfortasi publik. (Dira Arsana/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.