Ilustrasi. (BP/dok)

DENPASAR, BALIPOST.com – Penyelidikan kasus korupsi berbeda dengan tindak pidana umum. Seperti dugaan kasus korupsi uang parkir Pasar Kumbasari, penyidik harus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak kejaksaan.

Oleh karena itu memerlukan waktu cukup lama. “Untuk menetapkan status tersangka, kami harus menunggu hasil koordinasi dengan BPKP dan kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol I Wayan Arta Ariawan, Kamis (11/7).

Penanganan kasus Tipikor, kata Kompol Arta, perlu dilakukan audit data untuk memperjelas kasusnya. Selain itu harus berkoordinasi dengan BPKP dan kejaksaan. “Membutuhkan waktu lama. Koordinasi harus diintensifkan supaya penanganan kasusnya tepat. Maka dari itu perlu penyelidikan lebih dalam,” ujar mantan Kasatresnarkoba Polresta Denpasar ini.

Baca juga:  Dugaan Korupsi, BPKP Hitung Kerugian LPD Gerokgak

Meski memakan waktu lama, Kasatreskrim asal Denpasar ini optimis akan segera menyelesaikan kasus itu. Sehingga, bisa segera dilimpahkan ke Kejari Denpasar.

Seperti diberitakan, anggota Satreskrim Polresta Denpasar mengamankan Kepala Pasar Kumbasari berinisial AN (51), Selasa (28/5). AN diamankan diduga terlibat kasus korupsi uang pungutan parkir Rp 6 juta.

AN diamankan di Pos Sekuriti Pasar Kumbasari. Penyidik membidik satu calon tersangka dan masih dilengkapi alat buktinya. (Kerta Negara/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.