DENPASAR, BALIPOST.com – Di era revolusi industri 4.0, sumber daya manusia (SDM) koperasi juga dituntut kompeten dan profesional. Sementara saat ini, SDM koperasi yang sudah 80 persen kompeten baru di level manajer. Untuk SDM di level bawah seperti kasir, juru buku, juru tagih, dan customer service hanya sekitar 15 persen yang bisa dikatakan kompeten.

“Ini yang perlu kita kejar lagi kedepan. Di era global dengan teknologi informasi yang makin berkembang ini, persyaratan dasarnya adalah SDMnya yang kompeten, yang profesional melalui diklat (pendidikan dan pelatihan),” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra di Denpasar, Jumat (15/3).

Menurut Indra, saat ini di provinsi ada 15 diklat kompetensi dari total 50an diklat yang ada untuk melatih 1500 pengelola koperasi dan UKM. Khusus diklat kompetensi akan menyasar 450 orang di level manajer, hingga kasir, juru buku, juru tagih, dan customer service.

Diklat yang lainnya juga meliputi diklat IT dan diklat sektor riil. Pihaknya berharap, diklat kompetensi akan menghasilkan output berupa kinerja dan tata kelola koperasi yang semakin bagus sesuai dengan standar yang baku. “Kalau sudah dikelola dengan baik, kinerjanya akan meningkat, kepercayaan anggota kepada koperasi dan kesejahteraan anggotanya meningkat, volume usaha juga akan meningkat,” paparnya.

Dengan begitu, lanjut Indra, keberadaan koperasi yang tidak sehat juga dapat ditekan karena SDM di dalamnya sudah dididik agar kompeten dan profesional. Ini tidak lepas dari perhatian besar Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Bali yang memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk diklat sekitar Rp 5,8 miliar. Baik lewat Pemprov Bali, maupun pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga:  2018, Ada 11 Koperasi Baru di Tabanan

“Kita start mulai April ini. Diklat kan tidak langsung kelihatan (hasilnya, red), paling tidak tahun depan kinerja koperasi di Bali kita harapkan lebih meningkat lagi,” imbuhnya.

Selain diklat yang dibiayai oleh pemerintah, Indra juga mengapresiasi penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi yang dibiayai sendiri oleh koperasi. Utamanya koperasi-koperasi besar yang sudah melakukan diklat secara swadaya.

Hal inipun diharapkan bisa diikuti oleh koperasi lain yang memang sudah terhitung mapan, sehingga tidak menunggu dari pemerintah lagi. Apalagi, koperasi yang sudah besar juga memiliki tantangan untuk lebih maju lewat penggunaan aplikasi teknologi informasi.

Memang sudah ada koperasi yang menerapkan hal itu, seperti misalnya melakukan transaksi pembayaran, transfer, membeli pulsa, tiket pesawat hingga booking hotel lewat handphone, namun jumlahnya belum banyak. “Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita membangun komitmen bersama antara pengurus, pengawas, dan seluruh anggota sehingga satu bahasa untuk mau maju dengan dukungan teknologi informasi, dengan aplikasi,” tandasnya. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.