Ilustrasi. (BP/dok)

Gerusan modernisasi terhadap pola perilaku masyarakat Bali serta budayanya, sudah sejak lama diwanti-wanti beberapa kalangan. Hal ini, atau kekhawatiran ini semakin membesar manakala booming pariwisata semakin besar pada awal era 1990-an.

Betapa tidak, seperti yang sudah banyak ditulis, dibicarakan, diseminarkan dan sebagainya. Lompatan begitu besar dari budaya agraris ke budaya industri pariwisata menyebabkan perubahan di sana-sini. Disadari atau tidak, memang sudah banyak berubah. Perubahan ini sejatinya bukanlah sebuah dilema. Ini sebuah keharusan yang mesti disikapi dengan bijak.

Banyak yang kemudian gagap, ada yang siap dan banyak pula yang sama sekali tidak siap. Fenomena perubahan merupakan sebuah kesejatian. Makna filosofi ini barangkali semuanya sudah paham, mengerti. Tetapi secara mental belum siap menerima.

Jumlahnya banyak. Di tengah kegagapan itulah, banyak memunculkan kerancuan. Ketidaksinkronan antara pakem yang sudah lama dikenal dan dilakoni kemudian ada sesuatu yang baru sehingga ‘’mengharuskan’’ ada modifikasi di berbagai sisi. Tentu saja, hal ini banyak menimbulkan resistensi sehingga berkembang ke dalam berbagai diskusi.

Alhasil, ketika banyak pihak mengatakan bahwa masyarakat Bali memiliki kelenturan personal, komunal, serta kultural, ada benarnya juga. Masyarakat cenderung adaptif dan permisif terhadap segala fenomena perubahan ini. Ketika perkembangan itu dipandang sebagai sebuah kemajuan dan dianggap justru memperkaya budaya yang telah ada, ya… diambil dan dimodifikasi sebagai sebuah bentuk akulturasi budaya. Sedangkan yang tidak tentu sebaliknya.

Baca juga:  Mencermati Tingginya Bunuh Diri di Bali

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ketika begitu banyak fakta yang tersaji bahwa masyarakat Bali kini cenderung sangat permisif dan ‘’toleran’’, maka berbagai hal pun kemudian muncul dan mulai dihubung-hubungkan satu sama yang lain.

Hal ini cenderung mengacu kepada persoalan yang terjadi saat kekinian yang dipandang tidak lagi mencerminkan sikaf adaptif. Justru cenderung dituding terlalu permisif dan sebuah ‘’kekalahan’’. Menyerah kepada tuntutan eksternal dan tuntutan internal dalam konteks momo (kerakurasn, ketamakan dan sebagainya). Sehingga kemudian muncul banyak persoalan krusial. Tidak saja dalam tataran konteks keagamaan, dengan sesama manusia dan lingkungan.

Apakah ini yang disebut dengan ekses dikotomi modern dan tradisional? Sebenarnya tidak juga. Lalu, bagaimana meminimalkan hal-hal seperti ini. Seperti dikatakan, masyarakat Bali sangat terbuka dengan dunia luar. Mereka mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Jadi, kalau begitu mengapa banyak terjadi friksi seperti sekarang ini?

Mungkin solusinya kita mesti banyak berkontemplasi, merenung, memikirkan, dan meyakini mengapa para leluhur dulu itu begitu tenang menghadapi badai perubahan ini. Menyikapi dengan bijak setiap perubahan dan tidak terlalu terbelenggu oleh kemelekatan duniawi, barangkali itu solusi filosofinya. Untuk implementasinya, jauh lebih sukar karena itu menyangkut diri kita secara internal dan juga pihak lain secara eksternal. Masalahnya sekarang, kita mau kalah atau menang?

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.