DENPASAR, BALIPOST.com – Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah di Sanur, Denpasar, Minggu (16/12) ini. Rakerda digelar sebagai penegasan langkah untuk pemetaan politik suara di Bali.

Dalam hal ini, meraih target 80 persen suara untuk kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 yang bersamaan dengan Pileg, 17 April 2019. “Rakerda ini menindaklanjuti rekomendasi Rakornas Tim Kampanye Nasional di Surabaya pada tanggal 27-28 Oktober 2018,” ujar Ketua Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dikonfirmasi, Sabtu (15/12).

Menurut Kesuma Kelakan, rakerda antaralain membahas target pemenangan Pilpres 2019, penguatan saksi, komitmen caleg dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Koalisi Partai Pengusung dan Pendukung Jokowi-Ma’ruf, penggalangan relawan, koordinasi komunikasi politik dan media sosial, serta pembentukan tim hukum dan advokasi. Sedikitnya ada 9 partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma’ruf yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI.

Di seluruh Indonesia, pasangan calon nomor urut 1 ini ditarget meraih 70 persen suara. “Modal dasar kita  69 persen. Kalau modal utuh sebetulnya 74 persen, cuma kan tidak mungkin solid. Pasti 5 persen itu ada yang pindah dan sebagainya. Berarti kita kurang lagi 11 persen (suara). Ini sudah kita breakdown,” jelasnya.

Kelakan menambahkan, kabupaten yang diproyeksikan bisa meraup hingga 85 persen suara adalah Badung, Buleleng, dan Tabanan. Daerah lain sepert Bangli, Denpasar, Gianyar, dan Karangasem ditarget masing-masing 80 persen suara.

Baca juga:  Ditutup Semalam, 22 Tokoh Mendaftar DPD

Sisanya, Jembrana ditarget 75 persen suara dan Klungkung 70 persen suara. Pemetaan ini berdasarkan basis kekuatan partai pengusung dan pendukung. “Di Klungkung, kita koalisinya kuat sekali. Cuma kepala daerahnya dari Gerindra, sehingga kita tidak berani menargetkan suara seperti di Karangasem. Kalau Karangasem kan kepala daerahnya dari NasDem,” terangnya.

Untuk saksi, lanjut Kelakan, disiapkan 2 orang di masing-masing TPS. PDIP akan menyiapkan 1 saksi di tiap TPS, sisanya dari 8 partai pengusung dan pendukung lainnya.

Selain itu, sanksi juga menanti setiap kader, caleg, serta pengurus dari partai pengusung dan pendukung yang tidak memperjuangkan Jokowi-Ma’ruf. “Rakerda ini sangat berpengaruh nanti terhadap pola komunikasi, manajemen, pembagian tugas di dalam perolehan suara di bawah. Termasuk kan nanti ada pengukuhan tim hukum dan advokasi,” tandasnya.

Sekretaris Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali, I Gusti Putu Wijaya memastikan persoalan di tubuh Partai Golkar Bali terkait isu Musdalub tidak akan mempengaruhi kinerja koalisi untuk memenuhi target perolehan suara dalam Pilpres. Sekalipun kini partai beringin di Bali seperti terpecah menjadi dua kelompok yang ingin Musdalub dipercepat dan sebaliknya.

Namun, perbedaan pandangan terkait Musdalub hanya di tingkat elit partai. Sedangkan di grass root tidak ada masalah. “Soliditas untuk Jokowi-Ma’ruf, semangatnya sama ini. Jadi kawan-kawan yang ingin Musdalub sebelum Pemilu dan kawan-kawan yang ingin Musdalub setelah Pemilu, semangatnya sama untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Saya pikir pengaruhnya tidak ada,” tegas Politisi Partai Golkar ini. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.