Pekerjaan
Ilustrasi. (BP/dok)

DENPASAR, BALIPOST.com – Aksi pemblokiran pintu masuk hotel di Badung oleh masyarakat di sekitar hotel mendapat atensi DPRD Bali. Terlebih, peristiwa ini berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja lokal.

Dewan menilai tenaga kerja lokal memang harus diperhatikan oleh setiap investor yang membuka usaha di Bali. “Kita menginginkan suasana investasi itu legal kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi di sisi lain, kita berharap juga investor itu memperhatikan tenaga lokal sesuai dengan keterampilan atau kompetensi yang dimilikinya,” ujar anggota Komisi IV DPRD Bali I Made Dauh Wijana dikonfirmasi, Senin (3/12).

Menurut Dauh, umumnya ada MoU yang dibuat oleh investor dengan masyarakat sekitar terkait perekrutan tenaga kerja. Dalam hal ini, memuat kesanggupan investor untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Terkait kasus di Desa Peminge, Kuta Selatan, Badung, pihaknya memang belum mempelajari apakah ada MoU seperti itu atau belum. “Kalau kita berpikir secara holistik, memang setiap investasi kan tidak boleh juga ego hanya berkepentingan atau berorientasi pada profit semata. Hendaknya memperhatikan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, harus ada sinergitas,” jelas politisi Golkar ini.

Ia berharap kasus di Badung itu dapat diselesaikan dengan baik. Kalau memang ada tuntutan menggunakan tenaga lokal, maka investor harus mengakomodasi secara bijak. Untuk mengantisipasi kasus serupa, sejak awal harus ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara jelas dan nyata. “Ketika ada agreement, semua pihak harus menghormati. Kita juga membutuhkan investasi, investor juga membutuhkan lingkungan sekitarnya sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu,” jelasnya.

Ia mengingatkan, Bali adalah daerah pariwisata yang membutuhkan suasana kondusif dan nyaman.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPP IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association) I Made Ramia Adnyana mengatakan, peningkatan skill karyawan atau SDM yang bekerja di hotel memang harus dilakukan. Hal itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan terutama HRD. Sebab, peningkatan skill juga untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel.

Baca juga:  Konsep "Green Growth" untuk Pengelolaan Pariwisata Bali

Mengingat Bali adalah daerah tujuan wisata internasional, maka SDM-nya pun harus tersertifikasi. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, calon karyawan harus sudah terstandar sesuai dengan skill dan kompetensinya. “Sebab kita akan menangani tamu internasional. Ada minimum standar yang harus dipenuhi,” tandasnya.

Namun, ketika ada perjanjian dengan masyarakat lokal yang masih belum memenuhi standar, maka hotel akan menyekolahkan atau memberi pelatihan sesuai kebutuhan hotel tersebut.

Pemilik Hotel Segara Village, I.B. Ngurah Wijaya, mengatakan kasus pemblokiran pintu hotel jangan sampai terulang kembali. Untuk itu diperlukan kajian di Bali terkait daftar negatif investasi (DNI). Dengan adanya kajian DNI, maka masyarakat dan calon investor akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali.

Kata Wijaya, investasi saat ini sudah dimudahkan. Namun dengan terulangnya kejadian yang sama, maka kajian-kajian untuk menetapkan DNI diperlukan. “Saya tidak tahu apa di Denpasar dan Badung sudah ada atau belum, tapi yang jelas harus ada kajian mengenai jumlah DNI. Harus ada studi dulu karena akan menyangkut daya dukung air, aksesibilitas, masyarakat, dan lingkungan,” ujarnya.

Kata dia, meski hotel yang akan dibangun harus menyerap tenaga kerja lokal, namun masyarakat juga harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas diri. Peningkatan kualitas diri dibuktikan dengan sertifikasi.

Saat fasilitas pendidikan pariwisata belum ada di Bali, memang pihak hotel berkewajiban meningkatkan kualitas karyawannya dengan memberikan pelatihan serta sertifikasi. Namun dengan banyaknya fasilitas pendidikan dan lembaga sertifikasi di Bali, maka masyarakat harus proaktif meningkatkan kualitas dirinya.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Masyarakat pun harus bersiap dengan kedatangan investor, agar mampu menangkap peluang, sehingga peluang tersebut tidak diambil oleh SDM luar. “Masyarakat tidak boleh manja. Kita harus bisa berdiri sendiri,” tukasnya. (Rindra Devita/Citta Maya/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.