Anggota dewan saat interupsi dalam rapat paripurna istimewa dan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi di Ruang Sidang Utama DPRD Bali. (BP/rin)

DENPASAR, BALIPOST.com – Rapat Paripurna di DPRD Bali yang digelar, Senin (22/10) diwarnai interupsi dua anggotanya. Interupsi dewan masih terkait dengan masalah Bali dijual murah di Tiongkok. Dewan meminta agar ada rapat khusus untuk membahas masalah ini hingga tuntas.

“Kemarin Pak Wagub sudah menyidak dengan BTB (Bali Tourism Board/GIPI, red)

dan disana banyak bukti pelanggaran-pelanggaran. Seperti pelanggaran imigrasi, penggunaan identitas Indonesia,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana.

Kalau memang terjadi pelanggaran, Kariyasa meminta agar segera ditindaklanjuti. Sebab, praktek-praktek tersebut tidak bagus untuk pariwisata Bali. Terlebih setelah Pulau Dewata sukses menjadi lokasi penyelenggaraan annual meetings IMF-World Bank. Bali kini lebih terlihat istimewa di mata dunia. Mestinya, pariwisata mengarah pada quality tourism dan bukan mass tourism. Oleh karena itu, jangan sampai ada deal-deal tidak benar antara mafia pariwisata dengan pelaku yang selama ini dianggap melanggar.

Baca juga:  Dinilai Masuk Akal, DPRD Bali akan Perjuangkan Aspirasi Pekerja Pariwisata

“Tentu kami ingin jawaban dari Pak Gubernur ataupun nanti ada rapat khusus agar menindaklanjuti hal ini,” jelas Politisi PDIP ini.

Anggota Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Tirtawan mengaku sangat menyayangkan toko-toko jaringan Tiongkok yang diduga mensponsori wisata murah ke Bali sampai menggunakan lambang Garuda pada invoice atau kuitansi garansinya.

Menurutnya, ini adalah bentuk penistaan terhadap simbol kenegaraan. Politisi Partai Nasdem ini memohon agar kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana tersebut.

Baca juga:  Dana Desa Adat Mulai Cair, Ini Wanti-wanti untuk Tokoh Adat!

“Kedua, juga terjadi perampasan hak toko souvenir milik Bali karena di Bali dijual produk-produk asing dan terjadi pembayaran WeChat. Istilahnya tidak terdeteksi, tidak ada yang membayar pajak,” imbuhnya.

Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan segera membahas masalah ini dengan mengundang pihak-pihak terkait. Pada intinya, pariwisata Bali harus membuat senang wisatawan dan masyarakat lokal juga harus kecipratan dengan hasilnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, Bali juga harus berbesar hati karena minimnya pengawasan turut membuat harga menjadi murah. Dari sisi jumlah kamar hotel misalnya, suplai saat ini sudah terlalu berlebihan. Itu sebabnya, harga hotel bisa ditekan oleh pihak luar. Kemudian jenis akomodasi pun telah berkembang menjadi hostel, yang dalam satu kamar bisa terdapat 6 atau lebih tempat tidur.

Baca juga:  Korban Jiwa COVID-19 Bertambah, Tambahan Kasus Hampir Dua Kali Lipat dari Sehari Sebelumnya

“Jadi disewa per dipan, kalau dalam satu kamar ada 6 dipan disewakan masing-masing Rp 50 ribu, itu kan sudah dapat Rp 300 ribu per kamar,” katanya. (rindra/balipost)

 

 

BAGIKAN

1 KOMENTAR

  1. Kita Tau Kepintaran Cina dalam Mafia bisnis,prinsip mereka jual murah asal banyak lah memangnya Bali barang Murahan lebih baik Tourist dari Cina beli langsung lewat online travel Agent dari mulai booking pesawat dan Hotel sehingga tidak Mass tourism yang hotel di bali di jual dengan harga murah.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *