Aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan saat musim ikan. Kendati masa panen tangkapan, mereka masih mengalami kesulitan terutama harga yang merosot. (BP/olo)

NEGARA, BALIPOST.com – Saat ini para nelayan di Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana mulai merasakan hasil tangkapan yang melimpah. Namun saat panen tangkapan seperti ini, mereka justru mengalami kesulitan seperti anjloknya harga jual hingga kesulitan bahan bakar. Sejumlah permasalahan ini mereka sampaikan saat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menemui mereka di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Rabu (10/10).

Menteri Susi yang langsung meninjau aktivitas di TPI juga dikeluhi tentang banyaknya kapal tangkap ikan luar Provinsi Bali masuk ke perairan. Begitu halnya permasalahan penimbangan yang tidak sesuai sehingga merugikan nelayan.

“Kalau ada kapal dari luar Provinsi Bali terutama jarak 0-12 mil saya minta agar diusir. Polair dan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), saya minta bantu nelayan. Lain-lainnya biar kami yang koordinasikan dengan kementerian terkait,” ujar Menteri Susi di hadapan para pelaku kelautan di TPI Pengambengan.

Terkait BBM khususnya solar akan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait. Begitu juga dengan proses bisnis di pelelangan yang belum jalan maksimal akan dievaluasi. “Nelayan di sini tidak menangkap ikan sepanjang tahun. Sekarang saat banyak ikan, solar susah, pembayaran seret, harga anjlok. Bagaimana nelayan bisa merasakan senang?, Ini harus kita benahi,” tambahnya.

Baca juga:  Gelombang Mulai Bersahabat, Sebagian Besar Nelayan Melaut

Sistem pelelangan di TPI Pengambengan dari hasil pengamatannya kemarin masih sistem tertutup. Di sana rawan kecurangan, manipulasi dan kompromi harga sehingga harga ikan sangat rendah. Harga ikan sebelum panen mencapai Rp 15 ribu per kilogram. Namun kini setelah panen, merosot dibawah Rp 10 ribu. Solusinya perlu adanya sistem pelelangan yang lebih baik, mengundang lebih banyak pembeli, atau membuat badan usaha pemerintah BUMN atau Koperasi yang dikelola pemerintah bersama masyarakat nelayan menjadi semacam Bulog Beras.

“Fungsinya menjaga batas harga bawah. Bisa juga BUMD dengan Pemda. Perlu restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan. Kita masih cari sistemnya, bakul pengusaha tidak bisa mempermainkan harga para nelayan,” pungkasnya.

Sementara itu sejumlah nelayan yang ditemui mengakui harga jual yang merosot jauh saat panen. “Sekarang paling Rp 7 ribu, sebelumnya bisa sampai Rp 12 ribu per kilo. Itupun bayarnya bisa dua minggu baru bayar,” keluh Mustain, salah seorang nelayan.

Saat musim ikan di Selat Bali, bukan hanya nelayan yang mendapatkan hasil. Para pekerja sektor penunjang seperti buruh panol, penyedia es balok, sopir transportasi hingga pedagang warung di sekitar Pengambengan terdampak. (surya dharma/balipost)

 

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.