Komisi IV DPR RI saat meninjau lokasi abrasi di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru sore kemarin. Biaya untuk penanganan abrasi di Pebuahan ini membutuhkan ratusan miliar rupiah. (BP/olo)

NEGARA, BALIPOST.com – Penanganan abrasi di pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara memerlukan anggaran yang tak sedikit. Dari kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), abrasi sepanjang dua kilometer ini memerlukan anggaran hingga Rp 124 miliar atau sekitar 10 persen dari APBD Kabupaten Jembrana.

Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi abrasi di Pebuahan, Rabu (19/9) sore. Rombongan komisi IV yang didampingi tim dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, Kementerian PUPR dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini melihat langsung kondisi jalan yang sudah putus akibat abrasi.

Dalam pemaparannya, setahun diperkirakan tiga meter daratan hilang akibat tergerus ombak. Tim dari Komisi IV menilai kondisi ini sudah sangat parah apalagi hingga banyak bangunan hingga permukiman warga yang terkena dampak. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV, Daniel Johan mengatakan kondisi ini harus segera ditangani dan satu-satunya cara oleh pusat.

“Dari perkiraan anggaran sampai ratusan miliar, Rp 40 juta per meter untuk senderan pantai, ini harus segera ditangani dan prioritas. Kalau bisa gabung dari KKP dan PUPR,” ujar Daniel Johan yang juga Wakil Ketua Komisi IV ini.

Baca juga:  Tangani Abrasi Pantai, BWS Bali–Penida Kesulitan Anggaran

Dari pemaparan teknis PUPR, untuk penanggulangan abrasi di Pebuahan ini sedikit berbeda dengan senderan yang dilakukan di pantai lain. Sejak lima tahun belakangan ini abrasi di wilayah pesisir Jembrana terus terjadi. Yang paling parah di Pantai Pebuahan, Banyubiru tersebut. Puluhan bangunan warung. rumah hingga sekolah hancur diterjang ombak. Termasuk jalan yang baru diperbaiki ikut rusak bahkan putus. Penyebabnya disinyalir karena beralihnya arus air laut akibat pembangunan dermaga. Sejatinya proposal untuk permohonan penanganan abrasi sudah diajukan bahkan diterima oleh BWS namun hingga kini belum terealisasi.

Komisi IV menyarankan kepada Kepala Desa untuk kembali mengajukan permohonan tersebut melalui pemerintah daerah. “Ini harus segera ditangani, melihat kondisinya sudah sangat parah. Banyak orang yang terancam hilang rumahnya,” tambah anggota Komisi IV, AA Bagus Adhi Mahendra Putra.

Selain meninjau abrasi di Pebuahan, Komisi IV sebelumnya juga meninjau Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan. (surya dharma/balipost)

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.