Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba saat melakukan reses di Melaya, Jembrana. (BP/istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Dua lembaga, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Pekraman, di tingkat kabupaten dan kecamatan masih minim perhatian. Kondisi ini bisa dilihat dari tidak adanya kantor bagi dua lembaga itu padahal tugas mereka melayani umat Hindu selama 24 jam.

Perhatian yang kurang dari pemerintah ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Ia mengkritik pemerintah lantaran membiarkan kedua lembaga ini tak memiliki kantor.

Tamba mendapati kondisi ini pada saat melakukan reses di Kecamatan Melaya, Jembrana, Kamis (23/8). Dikatakan, Kecamatan Melaya memiliki 13 desa pakraman. “Tidak ada kantor, bagaimana memberikan pelayanan kepada umat? Bersyukur mereka selama ini bekerja dengan tulus membina umat. Betul-betul ngayah, 24 jam mengabdi tanpa pamrih,” ujar Politisi asal Jembrana ini.

Tamba menambahkan, pengurus Parisada dan MDP selama ini menjadikan rumah mereka sendiri sebagai kantor. Otomatis, segala biaya yang muncul juga ditanggung oleh mereka sendiri.

Padahal menurutnya, Parisada dan MDP harus memiliki kantor yang representatif untuk memberikan pelayanan bagi umat. Termasuk generasi muda yang ingin mempelajari weda maupun agama Hindu secara lebih mendalam. Kantor tersebut juga harus dilengkapi dengan perpustakaan lengkap untuk mengedukasi masyarakat. “Mungkin di seluruh Bali kondisinya seperti ini. Majelis Madya, Majelis Alit, Parisada, semuanya tidak ada kantor. Misalnya ada pemuda Hindu dari Kalimantan mau belajar, mendalami administrasi, manajemen Hindu seperti apa, mau belajar kemana mereka? Apa di beten nyuh (di bawah pohon kelapa, red) dan tidak ada data yang mendukung?,” cecar Politisi Demokrat ini.

Baca juga:  Pura Jagat Agung Tambora

Menurut Tamba, keberadaan kantor tersebut sangat bergantung dengan kepekaan kepala daerah masing-masing. Mestinya ada anggaran yang dipasang di APBD untuk membangun kantor Parisada dan MDP, dengan menyisir anggaran yang tidak berguna. Paling tidak, kantor tersebut harus sama dengan kantor bupati dan memberikan dampak positif bagi generasi muda Hindu ke depan. “Ini penting karena inilah pondasi kita di Bali. Mau nanya Weda, sastra Bali, ya dari sini mengalir ilmu pengetahuannya. Kantor itu harus hidup sebagai bentuk eksistensi kita di Bali sebagai umat Hindu,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.