JAKARTA, BALIPOST.com – Asumsi makro di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan pemerintah pada Jumat (18/5) disoroti dua fraksi oposisi pemerintah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan menurunnya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dari sebelumnya di tahun 2018 ditetapkan sebesar 5,4 – 6,1% menurun menjadi 5,4 – 5,8%.

Kritik atas target pertumbuhan ekonomi makro tahun 2019 itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan 10 fraksi atas materi yang disampaikan pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN (KEM PPKF) 2019 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/5). Padahal, pemerintah telah menetapkan hingga akhir pemerintahan berakhir pada 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan mencapai 7,9%.

Dengan target yang disampaikan tersebut maka capaian dari target pemerintah dalam RPJMN dipastikan jauh dari harapan.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi 2019 hanya dipatok antara 5,4-5,8%. Padahal janji pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019 mencapai 7,9% di tahun 2019.

Karena itu, Heri mengingatkan pembangunan ekonomi di tahun 2019 perlu melakukan koreksi yang substansial agar menjadi lebih baik. “Diperlukan koreksi yang substansial terkait perbaikan struktur antar sektoral dalam strategi pembangunan jangka pendek. Kami meyakini kebijakan ekonomi seyogya untuk mencapai pertumbahn ekonomoi yang berkelanjutan dan berkedaulatan,” ujar Heri Gunawan.

Senada, Juru Bicara FPKS Andi Akmal Pasluddin mempesoalkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,4-5,8% lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya. “Pertumbuhan ekonomi 2019 diasumsikan 5,4-5,8%. Ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya 5,4-6,1%. Pemerintah seperti makin tidak optimis dengan perekonomian tahun depan,” sebut Andi Akmal saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Dengan menurunnya target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini maka target pertumbuhan dalam RPJMN sebesar 7,9% sudah tidak mungkin diharapkan diwujudkan. Sebab, bercermin dari pertumbuhan ekonomi dari kurun waktu tahun 2015 hingga 2017, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah tidak pernah terpenuhi.

Di tahun 2015 sebutnya, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,7%, hanya terealisasi 4,8%. Lalu di tahun 2016 dari target 5,2%, hanya terealisasi 5,02%.

Kemudian di 2017 dari target 5,4%, hanya terealisasi 5,07%. “Pemerintah gagal memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai RPJMN 2015-2019, di mana target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9%. Tapi dari 2015 hingga kuartal I-2018, realisasi rata-ratanya hanya 5%,” bebernya.

Baca juga:  DPR Diminta Tuntaskan RUU Kewirausahaan

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto menerima target pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditetapkan pemerintah. Dengan catatan, pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dan menggairahkan dunia usaha. “Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja, mempermudah pinjaman pada industri padat karya, menjaga neraca ekspor impor, dan BUMN serta swasta menjadi penggerak ekonomi nasional,” ucapnya.

FPDIP mengingatkan tantangan pemerintah semakin besar sehingga pemerintah dituntut mampu menjaga kedaulatan NKRI dalam rangka menjalankan roda perekonomian, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri. “Kemandirian jadi hal penting untuk mencapai kedaulatan, semakin negara bergantung maka semakin lemah. Pemerintah diharapkan mampu jalankan strategi ekonomi yang mengoptimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Adisatya.

FPDIP juga meminta perusahaan BUMN dan swasta harus jadi motor penggerak ekonomi nasional guna meningkatkan peluang lapangan kerja.

Sedangkan, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Verna Gladies Merry Inkiriwang mengingatkan proses pembangunan sebuah negara adalah saling berkelanjutan. Sehingga pembangunan adalah sebuah rangkaian dan tonggak sejarah yang harus dipahami oleh pemimpinnya.

Terkait roadmap pembangunan 2019, Partai Demokrat meminta agar hak bekerja oleh masyarakat dapat tercapai agar masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. “Kiranya pemerintah perlu memahami pembangunan adalah rangkaian tonggak sejarah dari masa ke masa. Pembangunan adalah berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan hak pekerja dan hak untuk bekerja agar masyarkat bisa jadi tuan di negerinya sendiri,” ujar Verna.

Terhadap semua catatan yang disampaikan Fraksi DPR RI, nantinya Menkeu akan menampung dan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan.

Pada rapat paripurna sebelumnya pada Jumat (18/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4 persen hingga 5,8 persen.

Pada KEM PPKF Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada DPR itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan capaian-capaian berupa asumsi dasar usulan pemerintah di tahun 2019. Yaitu Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,4-5,8%, Inflasi diperkirakan 2,5-4,5%, Tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2%, Nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS, Harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel, Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, serta Lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak. (Hardianto/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.