DENPASAR, BALIPOST.com – Peredaran uang kartal di Bali mengalami penurunan dibandingkan 2016. Dari indikator outflow Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali pada 2017 tercatat Rp 17,8 triliun. Sementara di 2016 jumlahnya Rp 18,1 triliun.
“Ini diduga karena mulai meningkatnya transaksi nontunai. Meskipun tidak bisa kita ingkari adanya pengaruh peningkatan erupsi Gunung Agung yang menurunkan aktivitas perekonomian, sehingga transaksi uang kartal juga menurun,” ungkap Teguh Setiadi, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupih (SP PUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Selasa (3/4) saat edukasi GNNT, Uang Elektronik dan FGD Pengembangan Elektronifikasi Transaksi di Provinsi Bali.
Selain itu, BI juga pernah melakukan penelitian terkait persepsi, preferensi dan perilaku masyarakat dan penyedia jasa terhadap transaksi nontunai. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat, dunia usaha dan perbankan mendukung penggunaan instrumen ini.
Sebesar 68 persen masyarakat umum sudah pernah memanfaatkan nontunai. Hal ini terlihat juga dari kartu elektronik yang dijual di tol melebihi dari volume kendaraan yang melewati jalan tol.
Meski demikian, ia menemukan permasalahan kurangnya sarana untuk melakukan top up uang elektronik (unik) padahal setiap hari orang membutuhkan untuk melewati jalan tol. “Oleh karena itu tol membuka counter top up di pintu gerbang tol,” imbuhnya.
Dari sisi dunia usaha menunjukkan 78 persen belum memiliki masalah cash handling. “Ini menandakan 82 persen omzet mereka didominasi transaksi tunai. Ini sasaran salah satu kegiatan ini,” ujarnya.
Faktor lain yang menyebabkan belum masifnya penggunaan transaksi nontunai oleh merchant karena ada SOP yang harus dipenuhi ke perbankan. Selain itu ada batasan limit yang diatur oleh perbankan. Plafon saldo yang diberikan oleh bank kepada vendornya terbatas. Sehingga penggunaan nontunai tidak banyak. (Citta Maya/balipost)
