Suasana konferensi pers di DPD Golkar Bali. (BP/rin)

DENPASAR, BALIPOST.com – DPP Golkar segera mencabut rekomendasi lama terkait I Ketut Sudikerta sebagai calon gubernur Bali yang akan diusung partai beringin. Ini menyusul telah dideklarasikannya paket Mantra-Kerta (I.B. Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta) oleh Koalisi Rakyat Bali (KRB), dimana Golkar menjadi salah satu anggotanya.

Rekomendasi baru dari DPP Golkar recananya segera diterbitkan sebelum 5 Januari mendatang. “Sebelum tanggal 5, rekomendasi baru akan keluar dan otomatis rekomendasi lama dicabut oleh DPP,” ujar Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry usai menggelar konferensi pers bersama Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham, Ketua Pemenangan Bali, NTB, NTT, A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra (Gus Adhi), dan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya di Kantor DPD Golkar Bali, Senin (1/1).

Namun dalam konferensi pers, Sudikerta tidak tampak hadir. Sama seperti ketika KRB mendeklarasikan paket Mantra-Kerta di Sanur, Sabtu (30/12) lalu. Sugawa Korry pun beralasan ketidakhadiran Ketua DPD 1 Golkar Bali itu lantaran sedang menghadiri acara di Jakarta.

“Menurut penjelasan Pak Sekjen dan Gus Adhi, beliau sudah bicarakan langsung dengan Pak Sudikerta tadi pagi. Beliau (Sudikerta) siap sepanjang itu penugasan partai,” jelas Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Baca juga:  Jelang Pilkada, Kodim Pantau Situasi Wilayah

Sementara itu, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menyatakan DPP Golkar sudah final merekomendasikan paket Mantra-Kerta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Golkar bersama-sama dengan partai-partai di KRB. Sebelum tanggal 5 Januari, rekomendasi sudah dikeluarkan DPP. Ada tiga alasan mendasar DPP merekomendasikan pasangan ini untuk bertarung dalam Pilgub Bali 2018.

“Satu, kepentingan masyarakat Bali merupakan pertimbangan utama DPP. Dua, sebagai kader, DPP menyakini Bung Sudikerta loyal atas penugasan partai,” ujarnya.

Menurut Idrus Marham, dalam tradisi Golkar, ketika partai memberi penugasan maka setiap kader wajib mengutamakan kepentingan partai. Pun ketika negara membutuhkan pengabdian partai, maka partai juga harus mengedepankan kepentingan negara. Sementara alasan ketiga, Golkar dikatakan lebih mengutamakan implementasi gagasan dan ide partai.

“Maka ketika pasangan ini diyakini mampu mengimplementasikan gagasan dan ide Golkar, maka DPP akan memberikan tanggung jawab kepada pasangan ini,” tandasnya seraya mengatakan apa yang dikatakannya ini merupakan penjelasan resmi dari DPP. (Rindra Devita/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.