Jalan di Tabanan dihotmix. (BP/ist)
TABANAN, BALIPOST.com – Masalah infrastruktur kerap menjadi keluhan warga di kabupaten Tabanan. Meski sudah banyak hal telah dilakukan untuk bisa menangani hal itu, sejumlah masyarakat menilai Pemerintah Daerah masih setengah hati.

Bahkan informasi dan keluhan adanya jalan rusak kerap ramai bermunculan di media sosial. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Drs I Putu Dian Setiawan mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan ditengah minimnya PAD terus berbenah mengatasi kerusakan infrastruktur. Dimana dari data dinas PU Tabanan, dari 863,218 km ruas jalan kabupaten, yang sudah diperbaiki atau dalam kondisi baik adalah 628,494 km atau 72,80 persen. Kondisi sedang 40,103 km atau 4,65 persen, rusak ringan 103,760 km (12,02 persen) dan rusak berat 90.861 km (10,53 persen).

Dan sebagai gambaran untuk perbaikan jalan di tahun 2017 ini, anggaran berasal dari DAK pusat sebesar Rp 64 miliar. Besaran dana ini telah mewujudkan perbaikan sepanjang 48,82 km jalan hotmix dan 60 meter jembatan.

Untuk BKK Propinsi sebesar 2,250 miliar berhasil diwujudkan perbaikan berupa jalan beton sepanjang 2 km serta anggaran dari BKK Badung sebesar Rp 52 miliar yang berhasil mewujudkan perbaikan jalan hotmik sepanjang 39,51 kilometer. “Untuk bisa memperbaiki ruas jalan ini, dengan rata-rata perbaikan jalan per tahun rata-rata 70 km ditargetkan bisa tercapai tiga tahun lagi,”ucapnya.

Baca juga:  Kedatangan Pengungsi Berlanjut, Dua Tenda Dibangun di GOR Swecapura

Pejabat asal Penebel. Ini menambahkan, perbaikan infrastruktur khususnya jalan memang selalu menjadi perhatian utama. Hanya saja karena anggaran yang dimiliki terbatas, hotmix jalan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. “Dengan anggaran yang minim Pemda Tabanan gunakan skala prioritas,” ujarnya.

Dan yang menggembirakan di induk 2018 ada anggaran sekitar Rp 88 miliar untuk penanganan hotmix. Pasalnya, Pemda Tabanan akan mendapatkan BKK propinsi sebesar Rp 17 Miliar untuk jalan, BKK dari Kabupaten Badung Rp 50 miliar, BKK kota Denpasar 2,7 miliar, DAK 19 miliar ditambah lagi Rp 51 miliar dari DID untuk pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. “Jadi APBD Kabupaten Tabanan sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodir semua kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas dan menyentuh kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk infrastruktur melainkan juga untuk pendidikan dan kesehatan,” tegasnya. (Puspawati/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.