JAKARTA, BALIPOST.com – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta agar kursi Ketua DPR RI tidak terus tersandera oleh kasus hukum yang saat ini dialami Setya Novanto. Sebab, apabila harus menunggu putusan pengadilan dari kasus hukum Novanto untuk mengangkat Ketua DPR, proses akan lama dan akan merugikan DPR dan Partai Golkar sebagai partai yang memiliki hak mengajukan Ketua DPR baru.

“Menurut saya kalau ini dibiarkan, DPR dirugikan secara institusi. Golkar juga dirugikan karena secara politik semakin lama kasus Novanto digoreng sebagai Ketum Golkar, sebetulnya citra Golkar semakin terpuruk, elektabilitas Golkar semakin terpuruk,” kata Sebastian Salang dalam diskusi bertema ‘Mencari Figur Tepat Pengganti Setnov’ di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Sebastian juga berharap DPR dan Partai Golkar dapat belajar dari pengalaman memilih Setya Novanto. Sebab bukan hanya keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi e-KTP saja, kasus Papa Minta Saham juga membuat citra DPR hancur di mata rakyat. “Sebetulnya DPR periode ini kalau menurut pengamatan kami adalah periode yang babak belur betul. Oleh karena kasus yang berkaitan dengan Pak Novanto sendiri itu bukan kali ini saja,” tegas Sebastian.

Kasus ‘Papa Minta Saham’ membuat Novanto mengundurkan diri, namun dia mengaku tidak habis pikir mengapa seorang yang sudah mengundurkan diri bisa kembali menjabat lagi sebagai Ketua DPR. “Ternyata di beberapa negara tidak ada pimpinan parlemen yang sudah mengundurkan diri, lalu masuk lagi, dan diterima kembali. Kami tidak temukan, artinya ini kasus yang khas Indonesia,” sindirnya.

Pakar Komunikasi Politik, Prof Dr Tjipta Lesmana mengakui UU telah mengamanatkan partai yang mengusung Ketua DPR sebelumnya yang memiliki hak untuk mengajukan kembali pengganti Ketua DPR RI. Oleh karena itu, Partai Golkar dituntut harus membuktikan Ketua DPR baru pengganti Novanto bukanlah ‘antek-antek’ dari Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Baca juga:  ASN Harus Jaga Netralitas, “Like” Foto Paslon akan Diganjar Sanksi

Menurutnya, Ketua DPR yang baru nanti harus benar-benar bersih, sehingga tidak sampai diobok-obok atau diungkit-ungkit masa lalunya. Jangan sampai DPR dirusak citranya karena sosok ketuanya yang bermasalah di masa lalu. “Sebab, nanti kasus-kasus hukum dan korupsi yang sudah 7 tahun lalu, bisa diungkit lagi. Jangan sampai lagi Ketua DPR baru bermasalah lagi,” ingatnya.

Dia meyakini, tidak semua anggota DPR dicapai berperilaku buruk semua. “Sebab di DPR masih banyak anggota yang bagus-bagus,” kata Tjipta.
Senada, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, pengganti Setya Novanto diharapkan memenuhi harapan publik. “Saya sependapat dengan teman-teman dari luar parlemen tadi, bahwa figur Ketua DPR baru harus seperti apa yang disampaikan tadi,” kata Masinton.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil mengakui dari sejumlah kader Golkar di DPR, nama Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo disebut-sebut sebagai figur yang didorong untuk menjadi pengganti Setya Novanto di kursi pimpinan DPR.

Bambang Soesatyo dinilai Nasir sudah membangun komunikasi di internal dan eksternal dan sepertinya sudah maju selangkah lebih maju dibanding yang lain. Dia mengakui, Bambang Soesatyo sempat menjadi buah bibir karena tersangkut kasus aliran dana dari kasus korupsi proyek pengadaan Simulator Polri. “Memang beliau pernah disebut-sebut dalam kasus korupsi pengadaan Simulator. Tatapi sampai hari ini dia tidak terbukti menerima aliran dana itu,” kata Nasir Jamil. (Hardianto/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.