Sekretaris Utama (Sestama) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Irjen Gatot Subiayaktoro, saat berkunjung Kantor BNNK Badung di Jalan Raya Abianbase, Badung. (BP/ist)
MANGUPURA, BALIPOST.com – Saat ini beredar 800 New Physcoactive Substance (NPS) di dunia. Sedangkan yang masuk dalam Permenkes hanya 43 NPS, sisanya beredar bebas.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengintruksikan BNNP Bali dan BNNK agar lebih waspada. “Modusnya bermacam-macam. Hal ini harus dimonitor oleh BNNP dan BNNK di Satker (satuan kerja-red) masing-masing” ujar Sekretaris Utama (Sestama) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Irjen Gatot Subiayaktoro, saat sosialisasi Pengawasan Melekat (Waskat) dan E-Planning di Kantor BNNK Badung di Jalan Raya Abianbase, Badung, Jumat (21/7).

Saat itu Irjen Gatot didampingi Kepala Biro Perencanaan Sestama BNN RI Dr. Agus Sudrajat, Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa, Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini dan Kepala BNNK Gianyar AKBP Made Pastika.

Menurut Irjen Gatot, Bali adalah contoh bagi provinsi lain, dimana potensi wisatanya sangat menarik perhatian wisatawan internasional dan domestik. Dengan demikian sudah seharusnya Bali dapat menangkal bahaya narkoba untuk masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Terjaring Razia di Kos-kosan, Oknum PNS Bangli Positif Narkoba

Sedangkan Waskat tersebut, kata Sestama didampingi Agus Sudrajat mengungkapkan, dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan pengawasan dan merupakan tugas serta tanggung jawab pimpinan pusat di lingkungan BNN. Pelaksananya adalah Sestama agar mampu menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan BNN maupun di daerah. “Motivasi pengawasan melekat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum. Tujuannya mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan serta melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing,” tegasnya.

Pelaksanaan pengawasan melekat yang demikian, dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan serta kekurangan internal BNN dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. Dalam paparannya, Karo Perencanaan menyampaikan soal monitoring dan evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-BNNK Badung dan E-Planning.

Penilaian reformasi birokrasi adalah penyerapan yang tinggi karena kegiatan yang juga tinggi sehingga akuntabel. Perlunya operator melakukan input data secara rutin pada aplikasi E-Planning (aplikasi BNN-Plan) guna mendukung kelancaran informasi dan pekerjaan khususnya pada Sub. (Kerta Negara/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.