Pilkada
Ilustrasi. (BP/dok)
DENPASAR, BALIPOST.com – Partai yang tidak bisa mengusung calonnya sendiri dalam Pilgub Bali 2018 rupanya masih mencari teman koalisi. Tidak hanya Partai Demokrat, tapi juga Partai Gerindra. Sejauh ini, tim yang sudah dibentuk masih melakukan penjajakan untuk berkoalisi.

“Gerindra masih menjajaki, masih terbuka, kita masih cair. Siapapun bisa diajak berkoalisi dan memang kalau mau mengusung memang harus berkoalisi,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Ida Bagus Putu Sukarta dikonfirmasi, Selasa (11/7).

Sukarta menambahkan, poin dari penjajakan ini adalah mencari  putra terbaik Bali yang akan memimpin Bali kedepan. Terkait proses penjaringan di partai lain seperti PDIP dan Golkar, anggota DPR RI ini mengaku tidak mau mencampuri. “Itu mungkin yang terbaik bagi partainya masing-masing, kita tidak mencampuri bagaimana mekanismenya. Masing-masing partai punya mekanisme sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Bali, I Nengah Tamba mengatakan, Partai Demokrat Bali memang belum memutuskan hendak berkoalisi dengan siapa. Kendati sudah bulat mengusulkan Ketua Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta sebagai bakal calon yang akan diusung Partai Demokrat. Mudarta kini tengah disurvey untuk menentukan arahnya kedepan. Apakah akan maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Mengingat, Partai Demokrat harus berkoalisi untuk bisa mengusung calonnya dalam Pilgub 2018 mendatang.

Baca juga:  Rakyat Bali Jangan Terjebak Kepentingan Politis Temporer

“Untuk koalisi kita masih sangat cair, kemanapun masih bisa. Untuk calon, bisa saja arahnya jadi gubernur, bisa saja arahnya jadi wakil gubernur. Nanti hasil survey yang menentukan. Apapun bisa saja terjadi, namanya politik,” jelas Ketua Komisi III DPRD Bali ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta juga mengaku masih menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai. “Jadi Demokrat sedang membangun komunikasi politik dengan teman-teman koalisi karena koalisi tidak hanya dibangun dengan kesepakatan pengurus provinsi, kabupaten/kota seluruh Bali tapi juga harus ada persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat,” ujarnya. (rindra/balipost)

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.