dengar pendapat
Komisi IV dengan Disdikpora menyepakati membuka SMPN 8 Singaraja mulai tahun ajaran 2017/2018. Solusi ini diambil untuk menampung calon siswa yang tidak diterima di SMPN 2, SMPN 4, dan SMPN 6 Singaraja. (BP/mud)
SINGARAJA, BALIPOST.com – Menganggapi protes empat perbekel di Kecamatan Buleleng terkait sonasi pada Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB), DPRD dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sepakat membuka sekolah baru agar semua tamatan SD di Desa Kalibukbuk, Anturan, Tukadmungga, dan Desa Anturan mendapat sekolah negeri. Dibukanya tambahan sekolah baru ini, di Kecamatan Buleleng akan ada SMP Negeri 8 Siangaraja. Saat ini ada dua pilihan lokasi SMPN 8 Singaraja yakni meminjam gedung Lokal Latihan Kerja (LLK) Desa Kalibukbuk, Lovina dan memanfaatkan gedung SD N 3 Anturan, Kecamatan Buleleng.

Kesepakatan itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD dengan Disdikpora Jumat (30/6) di gedung DPRD Buleleng. Empat perbekel masing-masing Perbekel Desa Kalibukbuk Ketut Suka, Perbekel Anturan Made Budi Arsana, Perbekel Tukadmungga Made Arka, dan Perbekel Desa Pemaron Putu Mertayasa hadir dalam RDP tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna usai rapat mengatakan, membuka sekolah baru itu diputuskan setelah pihaknya  menerima pengaduan empat perbekel yang khawatir tamatan SD di wilayah mereka tidak diterima di SMP N 2, SMP N 4 dan SMP N 6 Singaraja. Wisnaya mengatakan, sekolah baru ini menjadi solusi terbaik agar calon siswa yang terancam tidak mendapat sekolah, dapat diterima di sekolah negeri dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal calon siswa bersangkutan.

Berdasarkan data yang dibeberkan Disdikpora bahwa calon siswa yang melamar di tiga sekolah tercatat 464 orang. Jumlah ini, kemudian diverifikasi dan ditemukan 146 nama calon siswa calon siswa baru sama dan data ganda itu sudah dihapus. Dengan demikian, nama calon siswa yang tidak tercatat  318 orang. Jumlah calon siswa ini secara riil tidak tertampung di tiga sekolah karena kouta sudah penuh.

Dari jumlah itu, 168 calon siswa telah mendaftar ke SMP suwasta, sehingga calon siswa yang pasti yang tidak mendapat sekolah tercatat 155 orang. Calon siswa tersebut dipastikan ditampung di SMP N 8 Singaraja yang sudah disepakati dibuka mulai tahun ajaran baru 2017/2018 ini. “Setelah kita bahas panjang lebar, SMPN 8 Singaraja yang dibuka tahun ajaran 2017/2018 ini menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dan sekaligus dapat mengatasi angka siswa drop out (DO) akibat penerapan PPDB berbasis sonasi sesuai Permendikbud No. 17 Tahun 2017,” katanya.

Baca juga:  APBD Perubahan 2017 Disetujui, Anggaran Koni Untuk Porprov Dikembalikan

Senada diungkapkan anggota Komisi IV Nyoman Gede Wandira Adi. Dia pun mendorong penuh pembukaan SMPN 8 Singaraja sebagai sulusi permanen untuk menghindari agar tidak ditemukan kasus serupa di tahun ajaran berikutnya.

Apalagi, empat desa tersebut kini perkembangan penduduknya pesat, sehingga sekolah baru akan sangat diperlukan. Meski demikian, Wandira mengingatkan Disdikpora serius dan mengkaji dengan teliti pembukaan SMPN 8 Singaraja, sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Sementara untuk persiapan pembangunan gedung fisik dan sarana prasana, dewan berjanji memperjuangkan anggaran pada APBD Perubahan 2017. “Dari awal memang solusi sekolah baru ini yang bisa menjawab masalah yang terjadi. Kami dukung dan kami minta dikaji dengan cermat terutama lokasi agar tepat dan tidak memicu masalah seperti dalam PPDB ini,” katanya.

Sementara itu, Kadisdikpora Gede Suyasa mengatakan, langkah awal pihaknya akan menjajagi dua pilihan lokasi SMPN 8 Singaraja. Dari dua lokasi yakni gedung LLK Lovina dan gedung SDN 3 Anturan akan dikaji dalam waktu singkat dan sekaligus membentuk tim penerimaan siswa baru di SMP N 8 Singaraja. Untuk menampung calon siswa yang tidak diterima di tiga SMP di Kecamatan Buleleng itu ditampung pada empat kelas. Sementara tenaga guru yang diperlukan sembilan orang yang akan didisi oleh guru kontrak dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah.

“Kami akan langsung bekerja dan di masing-masing desa itu akan dibuka pendaftaran siswa baru untuk calon siswa yang tidak diterima di tiga SMP yang ada di Kecamatan Buleleng. Sambil jalan kami lengkapi administrasi dan mengirimkan data sekolah baru ke sistem Dapodik, sehingga sekolah yang baru ini mendapat jatah dana BOS,” jelasnya. (mudiarta/balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.