DENPASAR, BALIPOST.com – Branding Bali sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia atau pulau surga yang indah seringkali hanya membuai belaka. Sebab di balik segala puja dan puji itu, ada banyak permasalahan yang tersimpan. Salah satunya, menyangkut daya tampung dan daya dukung Bali.
Padahal, pariwisata sebetulnya hanyalah “baju”. “Masyarakat harus memahami apa yang mereka miliki. Minimal, kalau kita memakai baju kita harus tahu ukuran badan kita seperti apa. Apa potensi yang ada di dalamnya, baik potensi kekayaan alamnya, keindahan alamnya, keunikannya, kulturalnya, dan segala macam,” ujar Pembina Yayasan Wisnu, I Made Suarnatha dalam diskusi publik terkait Hari Lingkungan Hidup dan HUT Ke-21 Walhi Bali di Taman Baca Kesiman, Denpasar, Senin (5/6).
Dengan demikian, lanjut Suar, masyarakat akan memiliki pula hal-hal yang terkait dengan potensi yang mereka miliki. Ketika masyarakat tidak siap dengan masifnya wisatawan yang datang ke Bali, inilah yang kemudian membuat mereka hanya sekedar menjadi penonton. Agar tidak terjadi demikian, maka perlu dikembangkan Desa Wisata Ekologis atau DWE.
Ada 3 konsep dalam DWE, yakni mengidentifikasi dan memahami potensi yang dimiliki, apa yang dimiliki agar dikelola dan dijaga bersama-sama, serta melestarikan potensi tersebut. “Sehingga desa wisata ekologis ini dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat ekologis yang positif bagi komunitas kita,” jelasnya.
Masifnya perkembangan pariwisata membutuhkan berbagai sumber daya pendukung, salah satunya energi listrik. “Saat ini, Bali masih tergantung dengan energi listrik dengan bahan bakar fosil,” ujarnya.
Sementara Agung Putradhyana dari Jaringan Facebookers untuk Energi Alternatif terus menggalakkan penggunaan energi bersih yakni listrik dari tenaga surya. “Pembangkit apapun dipakai, selama masih rakus, selfish, tidak peduli, penyakitnya kurang lebih sama,” ujar pria yang akrab disapa Gung Kayon ini.
Gung Kayon menambahkan, penggunaan energi bersih dan mengontrol konsumsi energi merupakan solusi pro bumi terkait penggunaan listrik. Selain itu, perlu ada teknologi untuk mengubah masalah menjadi solusi. “Sebagai contoh dengan mengolah emisi CO2 menjadi berguna, karena zat itu netral, belum tentu selalu menjadi penyakit. CO2 murni bisa dipakai untuk las, sedangkan CO2 bisa untuk dry ice, pengawetan produk ikan,” jelasnya.
Menurut Gung Kayon, Bali perlu meniru perilaku dan etos orang desa yang santun pada alam. Namun terkadang masih ada rasa pesimis ketika bicara tentang energi bersih. Seperti misalnya proyek energi listrik tenaga surya di Kubu, Karangasem yang terkesan tidak berjalan. Padahal secara teknis alat tidak ada masalah bahkan bisa menghasilkan listrik.
Hanya saja masalah terletak pada persoalan administrasi yang tak kunjung diselesaikan pemerintah. Oleh karena itu, masalah energi bersih ini lebih baik dimulai oleh masyarakat sendiri. “Lebih baik ramai-ramai yang kecil ini dari bawah,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko mencatat ada 83 bencana lingkungan hidup di Bali selama 2014 hingga 2017. Terdiri dari 31 banjir, 19 kekeringan, 12 longsor, 10 puting beliung, 6 rob, 3 banjir bandang, 1 kebakaran hutan, dan 1 gelombang pasang. Bencana yang terjadi akibat absennya pemerintah dalam melakukan perlindungan kawasan rawan bencana. “Dalam konteks bencana longsor misalnya, seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya bencana karena pemerintah juga sudah mengetahui struktur tanah di Bali 80% labil sehingga sangat rawan longsor,” ujarnya. (Rindra Devita/balipost)
