DENPASAR, BALIPOST.com – Rakyat Bali jangan pernah menyerah menghadapi dinamika  jaman dan pergerakan kebangsaan. Perjuangan menjaga dan mengawal peradaban Bali harus terus digemakan jika Bali tak ingin tenggelam. Bali juga berpotensi menjadi korban kebijakan ekonomi dan kebijakan politis ketika tokoh Bali dan pemimpin Bali tak berpihak pada aspirasi rakyat Bali.

Pandangan ini dilontarkan I Gede Ari Astina atau akrab disapa Jerinx. Personel Superman is Dead (SID) ini dalam perbincangannya dengan Bali Post mengingatkan rakyat Bali jangan sampai putus asa menuntut hak-hak adatnya.

Bali harus melakukan terobosan nyata untuk mengawal wilayah ini. Tanpa pendekatan khusus dan berpihak pada kepentingan Bali, maka Bali berpotensi menjadi kenangan. “Rakyat Bali jangan pernah menyerah. Pemerintah Pusat harus mendengar perjuangan rakyat Bali menjaga lingkungan dan budayanya. Pengingkaran terhadap hal ini hanya akan menjadikan riak perjuangan makin meluas. Dan dapat dipastikan rakyat Bali akan terus bergerak,” tegasnya.

Baca juga:  9 Tari Bali Ini Ternyata Sudah Diakui Warisan Budaya Unesco

Dalam konteks menjag Bali dari pengembangan investasi yang cenderung berpotensi merusak Bali, Jerinx sepakat dengan langkah moratorium di sektor pariwisata. Moratorium adalah pilihan cerdas, ketika banyak investasi yang dialihkan ke Bali menyasar kawasan–kawasan suci dan berpotensi merusak ekosistem alam Bali.

Dalam konteks ini,  pemimpin Bali, tokoh Bali jangan diam. Mereka harus berbuat dan melakukan perjuangan bersama-sama rakyat Bali. “Jangan biarkan rakyat Bali berjuang menjaga ruang budaya, ruang ritual dan ruang hidup mereka secara tersendiri,” tegasnya.

Baca juga:  Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Divonis Lebih Rendah dari Tuntutan

Tokoh Bali harus mengambil peran yang lebih nyata, bukan malah ikut menjadi bagian yang membuat Bali mengalami kolonialisme baru baik dari kebijakan politik dan pendekatan ekonomi. “Bali jangan pernah berhenti berjuang,’’ tegasnya lagi.

Terkait dengan pendekatan dan sikap pemerintah pusat dalam merespon penolakan reklamasi Teluk Benoa, ia berharap pemerintah memahami tuntutan krama Bali. Dalam konteks menguatnya ancaman radikalisme dan intoleransi, ia memahami jika aspek ini tak disikapi segera oleh presiden RI. ‘’Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang memprioritaskan urusan stabilitas kebangsaan dalam menyikapi berbagai tuntutan publik belakangan ini. Stabilitas kebangsaan harus kita jaga bersama, sebelum kita melakukan perjuangan di sektor lain termasuk dalam mengawal lingkungan,” tegasnya.

Baca juga:  Remaja Terpapar Konten Porno Bukan Gejala Baru, Solusinya?

Jerinx mengingatkan kesalahan pemerintah memposisikan Bali termasuk dalam kesalahan pengelolaan investasi terhadap Bali, hanya akan mempercepat kehancuran Bali. Bali sebagai cermin Indonesia berpotensi tenggelam jika pejabat publik di Bali, termasuk pemerintah pusat tak bersikap arif dalam mengelola tuntutan rakyat Bali.

Intinya, kata dia, pemerintah pusat harus berpihak kepada kepentingan rakyat Bali. Keberpihakan bisa djabarkan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Kesalahan penjabaran dalam dua hal strategis ini dampaknya akan sangat fatal bagi Bali.  (Dira Arsana/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *