AMLAPURA, BALIPOST.com – Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah dibagikan kepada masyarakat miskin di desa-desa. Tetapi, para penerima KIS ini, dinilai banyak tidak tepat sasaran. Persoalan ini juga menjadi salah satu kendala, kenapa intregrasi JKBM ke JKN menjadi alot, karena data warga miskin kembali kacau di bawah.
Temuan ini menjadi sorotan legislator DPRD Karangasem I Nyoman Musna Antara, saat ditemui di gedung setempat, Rabu (1/3). Ia mengatakan sejak integrasi JKBM ke JKN ini menjadi masalah di bawah, pihaknya mengaku sudah banyak menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di bawah.
Aspirasi ini semakin menguat kala legislator DPRD Karangasem melakukan reses, bertemu langsung dengan masyarakat di desa-desa. Aspirasi masyarakat di Karangasem didominasi masalah integrasi JKBM ke JKN, karena masyarakat tak bisa lagi menikmati layanan kesehatan secara gratis.
Musna menegaskan, saat data KIS ini turun ke desa-desa dan dibagikan klian banjar dinas, banyak datanya nyaplir (tidak sesuai) dengan kondisi riil di lapangan. Penerimanya justru bukan warga miskin sebagaimana data awal yang disusun klian banjar dinas.
Dia mengaku tak tahu, apakah masalah ini muncul karena input data awal dari bawah yang salah, atau turunnya data dari pemerintah pusat ke bawah yang justru kacau. Situasi ini membuat bingung perangkat desa di bawah.
Kalau dibagikan, sudah jelas yang tercantum sebagai penerima KIS tak sesuai. Ini juga akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau tidak dibagikan, KIS ini sudah turun dan memang harus dibagikan kepada yang sudah tercantum.
Menyikapi persoalan, DPRD Karangasem akan segera memanggil kembali lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Karangasem maupun BPJS Kesehatan di Karangasem, agar masyarakat miskin bisa dipermudah mendapat layanan kesehatan gratis. Koordinasi ini diperlukan, agar bagi warga miskin yang benar-benar miskin dan layak mendapat jaminan kesehatan bisa ter-cover di desa-desa. (Bagiarta/balipost)
