BALI, pulau dewata. Bali, sorga dunia. Jangan mati sebelum datang ke Bali. Demikian, puja-puji untuk Bali. Semuanya menggambarkan betapa indahnya Bali. Betapa tenteramnya masyarakat yang menghuni pulau berpendududk 2,6 juta ini.
Puja-puji itu sering membuat terlena para pengambil keputusan, baik yang ada di daerah maupun di pusat, Jakarta. Mereka seolah-olah dininabobokan sehingga sering lupa bahwa pulau kecil ini juga banyak dihadang masalah.
Tidak hanya menyangkut konflik adat dan kerusakan lingkungan, tetapi juga pelanggaran terhadap tata ruang sehingga alihfungsi lahan sudah tak bisa dibendung lagi. Bahkan, Bali juga menghadapi masalah kesejahteraan alias banyak warga Bali yang masih miskin.
Terhadap permasalahan yang terakhir ini, kemiskinan, banyak warga terutama yang di luar daerah tak percaya. Mereka menganggap semua masyarakat Bali kaya. Anggapan itu tak lepas dari ikon pariwisata Bali yang telah mendunia. Sehingga, tak mungkin ada orang miskin di tengah aliran dolar bak air bah ke Bali.
Itu anggapan mereka. Namun hal tersebut tak sepenuhnya benar. Bahkan, jauh dari fakta-fakta yang ada. Ibarat gunung, Bali tampak sangat indah, hijau, sejuk dan sedap dipandang mata. Namun sebenarnya banyak hal yang mesti diperbaiki, utamanya pemerataan di bidang pendapatan perkapita masyarakat.
Memang, dalam angka-angka yang dikeluarkan lembaga statistik pendapat perkapita Bali termasuk tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Bahkan, masuk kategori daerah berpendapatan tinggi. Apalagi Kuta. Kampung internasional tersebut pendapatan perkapita masyarakatnya tertinggi di Indonesia.
Pertanyaannya, siapa yang menikmati pendapatan tersebut? Ternyata 80 persennya dikuasai para pengusaha luar yang bermukim di sana. Sementara masyarakat lokal, juga tidak jauh beda dengan rata-rata pendapatan masyarakat lokal. Ini artinya, tingginya pendapatan sebuah daerah belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sebab hanya segelintir orang yang berpendapatan sangat besar sehingga yang miskin ikut tercatat sebagai 'orang kaya'. Padahal sejatinya tidak. Sebab di daerah tersebut masih ada yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu artinya, masih ada orang miskin di kampung turis yang gemerincing dolarnya terdengar sampai di Jakarta.
Untuk itu, puja-puji media massa dan masyarakat dunia hendaknya dijadikan refleksi untuk terus memperbaiki Bali. Sebab kita tahu dan siapa pun tahu bahwa Bali kini mengalami banyak masalah, seperti rusaknya pemandangan akibat pembangunan yang tak teratur, polusi lingkungan dan kemacetan lalu lintas di daerah wisata. Seperti halnya di Denpasar dan Kuta, lalu lintas macet sudah menjadi pemandangan sehari-hari.
Demikian pula perhatian terhadap masyarakat yang ada di pedesaan mesti mendapat prioritas. Tak hanya dalam pembangunan infrastruktur, juga ketahanan pangan mereka. Seperti di Tabanan saat ini. Para petani berjuang sendiri untuk menghadapi serangan hama tikus yang melalap ratusan hektar tanaman padi. Sementara perhatian pemerintah jauh dari cukup. Bahkan terkesan, aparat memanipulasi data sehingga terkesan serangan hama tikus tidak begitu besar.
Padahal kalau kita ke lapangan, luas lahan yang telah gagal panen akibat serangan tikus tersebut mencapai ratusan hektar. Belum lagi kekeringan yang melanda di sejumlah daerah yang menyulitkan petani untuk bercocok tanam.
Demikian pula yang terjadi di Karangasem. Masyarakat sejak dulu mengeluhkan tiadanya air bersih, kesulitan pangan akibat kekeringan dan masih minimnya sarana kesehatan.
Dengan fakta-fakta itu, rasanya puja-puji tersebut hanya terdengar nyaring di telinga. Puja-puji itu hanya basa-basi tanpa makna, tanpa arti dan tanpa bukti.
Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama masyarakat sudah semestinya melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan selama ini yang hanya memburu investor. Keseimbangan perhatian pemerintah harus pula dibagi-bagi kepada warga pedesaan. Jeritan kesulitan air, serangan tikus dan kekeringan semestinya segera dicarikan jalan keluar. Bukan asyik bersenang-senang menghabiskan uang rakyat dengan alasan studi banding di dalam negeri bahkan ke luar negeri.
|
