Berlatar Belakang 'Jengah', Warga Pasek Bangun Krematorium Hindu
Denpasar (Bali Post)-
Berlatar belakang 'jengah' dan melihat berulang-ulangnya terjadi sengketa adat yang berujung pada larangan bagi warga untuk melakukan penguburan jenazah dan ngaben di setra (kuburan) milik desa, warga Pasek akhirnya membangun krematorium (tempat pembakaran jenazah) yang bisa digunakan warga semua agama dan soroh (klan).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR), Prof. Dr. I Wayan Wita Sp. Jp., di sela-sela pembukaan Pesamuhan Agung III MGPSSR, Minggu (7/12) di Widyagraha Kepasekan, Peguyangan Kangin, Denpasar.
Menurut Wita, salah satu alasan utama pembangunan krematorium Hindu pertama di Bali ini adalah karena urusan kematian dan orang meninggal kerap menjadi masalah di daerah-daerah rawan di Bali.
'Urusan menguburkan jenazah dan ngaben kok jadi problem, ini yang selalu membuat kita jengah dan malu, bagaimana nanti pandangan kawan-kawan agama lain terhadap pelarangan penguburan atau pelarangan ngaben itu,' katanya.
Krematorium yang diberi nama Santhayana tersebut berada di atas lahan 600 m2 di Desa Kedua, Denpasar, beberapa ratus meter di sebelah utara Widyagraha Kepasekan. 'Tempatnya bernuansa magis karena dibatasi sungai yang masih asri dan dikelilingi pepohonan,' ujar Wita.
Pembangunan Krematorium Santhayana telah dimulai sejak Juni 2008 dan diperkirakan akan menelan biaya total Rp 1 milyar. Saat ini pembangunan tahap I telah selesai dan di areal itu telah berdiri tungku pembakaran jenazah dan pelinggih Prajapati. Peresmian krematorium dilakukan bersamaan dengan pembukaan Pesamuhan Agung III.
'Krematorium ini sudah beroperasi dan biayanya juga terjangkau, hanya Rp 1 juta, sedangkan untuk warga kurang mampu tentunya biaya bisa dirundingkan bersama,' ujar Wita.
Wita sendiri tak khawatir bahwa beroperasinya krematorium itu akan memicu konflik antara MGPSSR dengan berbagai lembaga adat di Bali. Menurutnya, pembangunan krematorium telah dirundingkan dan mendapat dukungan tokoh-tokoh umat dari berbagai soroh.
'Justru kita ingin memecahkan masalah, bukannya menimbulkan masalah. Kita ingin ada jalan keluar cantik atas masalah adat kita, dan tentunya penggunaan krematorium harus disepakati terlebih dahulu oleh semua pihak yang terlibat,' katanya.
Selain untuk warga yang terkena sanksi adat, krematorium ini terbuka untuk digunakan oleh semua warga Hindu--termasuk warga Hindu perantauan, warga Hindu yang non-Bali, jenazah tanpa identitas di rumah sakit-rumah sakit, serta warga dari agama lain.
'Saat ini kita telah menjalin kerjasama penggunaan krematorium dengan Persatuan Pekerja Hindu Indonesia, yang anggotanya 60.000 orang,' kata Wita.
Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, menyampaikan dukungannya pada krematorium tersebut. 'Ini merupakan jawaban yang intelektual atas masalah umat saat ini. Jawaban ini akan mendapat sambutan hangat di masa depan,' katanya. (r/*)
